Irvan Saputra SH, MH
Mediaapakabar.com- Mahkamah Agung (MA) RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkungan Pengadilan, tertanggal 4 Desember 2020. Inkonsisten tersebut terlihat dalam Pasal 4 ayat (6) terkait adanya kewajiban izin kepada hakim/ketua majelis hakim dalam Pengambilan foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual' dalam proses persidangan, dan harus dilakukan sebelum dimulainya persidangan.
"LBH Medan menilai terbitnya PERMA No. 5 Tahun 2020 tersebut dapat dikatakan jika MA RI inkonsisten dalam membuat peraturan, hal ini secara nyata dan jelas terlihat ketika MA RI pada 7 Februari 2020, MA membuat Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MA , Nomor 2 tahun 2020 Tentang Tata Tertib Menghadiri Persidangan, yang isinya tak jauh berbeda, salah satunya mengatur ketentuan 'Pengambilan Foto, rekaman suara, rekaman TV harus seizin Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan'. Namun SE MA RI tersebut dicabut karena banyaknya penolakan dari kalangan diantaranya organisasi masyarakat sipil dan Pers," kata Wakil Direktur LBH Medan Irvan Saputra SH,MH dalam rilisnya yang diterima Selasa(22/12/2020).
Parahnya, tambah Irvan, pelanggaran terhadap pasal 4 ayat (6) tersebut dikatagoriakan sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan hal itu secara jelas dan tegas diatur dalam Pasal 7 Perma No. 5 Tahun 2020 yang menyatakan sebagai bentuk contempt of court atau penghinaan terhadap pengadilan.
Irvan menambahkan, LBH Medan menilai kebijakan yang ditetapkan MA RI sangat bertentangan dengan Pasal 4 ayat (3) UU Pers yang mana pasal tersbeut telah memberikan jaminan terhadap kemerdekaan pers, dengan memberi hak kepada pers nasional dalam hal untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Oleh karena itu sudah sepatutnya secara hukum MA RI mendukung hal tersbut bukan malah sebaliknya. LBH Medan menduga tindakan tersebut dapat menghalangi kerja jurnalistik atau hak dari aprat penegak hukum lainya dalam hal ini advokat dengan terbitnya PERMA NO. 5 Tahun 2020. LBH Medan juga menilai akan menghambat fungsi dan peran Pers dalam mencari dan menyiarkan informasi kepada publik. Kehadiran jurnalis/pers sebagai pilar demokrasi dalam proses persidangan merupakan bagian dari keterbukaan informasi publik dan jaminan atas akses terhadap keadilan.
"Seharusnya MA RI lebih merasa sangat nyaman dan terlindungi dari praktek-praktek yang bertantangan dengan aturan hukum yang berlaku, dengan tidak menghambat pers/sesorang dalam mengambil foto, rekaman audio dan/atau rekaman audio visual' dalam proses persidangan hal dinilai sebagai bentuk pencegahan eksternal terhadap MA RI sehingga kedepanya MA RI menjadi lebih baik dan benar dalam melakukan penegakan hukum. secara logika semakin banyak yang mengawasi maka semakin taat dan tertib penegakan hukum yang dilakukan MA RI” ujar Irvan.
Untuk itu, kata Irvan lagi, LBH Medan mendesak Mahkamah Agung untuk mencabut Perma No. 5 Tahun 2020 tentang Protokol Persidangan dan Keamanan dalam Lingkup Pengadilan karena diduga Bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 28 F dan melanggar HAM dalam mendapatkan informasi, serta dapat menghambat hak pers dalam mencari, mengelola dan menyebarluaskan gagasan dan informasi kepublik.(rel/dn)
