-->
    |
Follow Us :

Pengelola RPTRA Kelurahan Kembangan Sodomi Anak Seminggu 20 kali, Komnas PA : Status DKI Jakarta Ramah Anak Terancam Dicabut

Kali Dibaca




Mediaapakabar.com
-Pegawai Honoror  HL (49) yang dipercaya menjadi penjaga dan pengelola Ruang Publik Terbuka Ramah Anak (RPTRA) Keluran Meruya Utara, Kembangan Jakarta Barat pelaku kejahatan seksual terhadap seorang anak berinsial AAL (14) telah merusak wajah dan  keberadaan RPTRA Di DKI Jakarta.  Status DKI Jakarta sebagai Kota Ramah Anak patut dipertanyakan. 

Atas perbuatannya itu,  pelaku yang saat ini sudah ditangkap dan ditahan di Polsek Kembangan,   HL sudah patut dikenakan ketentuan UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penerapan PERPU No. 01 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahunv2002 tentang Perlindungan Anak dan UU RI Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara minimal 10 tahun dan maksimal 20 tahun.   

Namun jika  terbukti dilakukan berulang dan korbannya lebih dari satu orang maka tidak berlebihan pelaku dapat dikenakan dengan hukuman tambahan yakni Kebiri (Kastrasi) lewat suntik kimia. 

"Hukuman tambahan itu dapat dilakukan setelah pelaku menjalani pidana pokok yang dijatuhkan oleh Hakim",, demikian disampaikan Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dalam keterangan pers kepada sejumlah media online hari ini dari PN Surabaya Kamis (19/11). 

"Sudah hampir dua tahun ini saya mengingatkan kepada semua warga yang memanfaatkan RPTRA sebagai tempat bermain anak,  demikian juga kepada setiap pengelolah RPTRA supaya meningkatkan kewaspadaan terhadap keberadaan orang yang menyukai kegiatan anak-anak dan yang terlibat dalam pengelolaan RPTRA". Tambah Arist. 

Sebab praktek kekerasan seksual bisa juga dilakukan oleh orang terdekat termasuk penjaga dan pengelolah RPTRA atau  kegiatan-kegiatan anak. Itu artinya orang terdekatlah yang menjadi predator atau monster kejahatan terhadap anak.  

Atas kejadian yang menjijikkan ini, Komnas Perlindungan  Anak sebutan lain dari KOMNAS ANAK  meminta Gubernur DKI  Jakarta Anies Baswedan untuk segera melakukan evaluasi terhadap keberadaan dan fungsi RPTRA yang afa di DKI Jakarta. Peristiwa Kejahatan Seksual harus direspon cepat.   

Oleh karenanya  Anies Baswedan  diharapkan wajib hadir untuk membenahi keberadaan RPTRA di DKI Jakarta termasuk evaluasi terhadap pengelolah dan program-program RPTRA. 

Perlindungan  bagi Anak yang memanfaatkan keberadaan dan fasilitas RPTRA harus dipastikan steril atau bebas dari predator atau monster anak  sehingga anak terjaga dan mendapat perlindungan,  demikian penegasan Arist. 

Gubernur DKI Jakarta tidak boleh cuek dan tutup mata terhadap kejadian ini.  Jangan menganggap persoalan anak bukan persoalan Gubernur. Anies Baswedan sebagai pemimpin umat termasuk anak-anak wajib memastikan hak anak terlindungi. 

Apalagi  DKI Jakarta  telah dinyatakan dan menyandang predikat dari pemerintah pusat sebagai Kota Layak anak.   

Dengan status itu  Komnas Perlindungan Anak mendesak Gubernur DKI Jakarta  untuk segera  melakukan pembenahan seluruh pengelolah RPTRA di DKI Jakarta termasuk di Pulau Seribu, kalau tidak  segera segera dobenahi , KOMNAS Perlindungan Anak merekomendasi  Status DKI Jakarta sebagai status kota ramah Jakarta  dicabut. 

Atas kejadian ini Komnas Perlindungan Anak, Komnas Anak DKI Jakarta dan para pegiat perlindungan anak dan forum anak DKI  akan mendatangi Balai Kota untuk bertemu Gubernur DKI Jakarta untuk  mengagendakan pertemuan evaluasi terhadap kejadian ini dan pengelolaan RPTRA dengan Walikota dan Dinas PPPA di masing-masing Kota Madya, tegas Arist.(ril)

 

Komentar

Berita Terkini