Mediaapakabar.com-Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, rencana penganugerahan gelar bintang mahaputera dari Presiden Joko Widodo kepada Gatot Numantyo tak ada kaitannya dengan pembungkaman ataupun diskriminasi.
Jika muncul berbagai penilaian publik terkait rencana ini, Mahfud menilai itu hal biasa. Namun, ia menekankan bahwa Gatot Nurmantyo berhak mendapat gelar bintang mahaputra.
"Bahwa ada macam-macam penilaian ya biasalah kalau nanti Gatot Nurmantyo orang tidak diberi bintang orang curiga, kok tidak diberi karena kritis. Kalau diberi lalu ada yang bilang, wah ini mau membungkam," kata Mahfud dalam tayangan video Kemenko Polhukam RI, Kamis (5/11/2020).
"Enggak ada urusan bungkam membungkam, enggak ada urusan diskriminasi. Ini haknya dia untuk dapat itu," tuturnya.
Menurut Mahfud, gelar bintang mahaputra ini akan diberikan kepada Gatot lantaran jasanya sebagai Panglima TNI pada masa pemerintahan Presiden Jokowi yang pertama.
Meski tak menjabat hingga selesainya era Kabinet Kerja, sebagai Panglima TNI, Gatot tetap berhak mendapat gelar tersebut. Sebab, seperti kapolri, jabatan panglima tak ada periodenya.
"Kapolri, panglima dan kepala staf angkatan itu meskipun tidak satu periode kalau pernah menjabat itu mendapat bintang mahaputra," terangnya.
Selain Gatot, lanjut Mahfud, Jokowi juga akan menganugerahkan gelar kehormatan pada sejumlah menteri Jokowi di era Kabinet Kerja. Lebih dari 30 orang akan dianugerahi gelar kehormatan pada 11 November mendatang.
Mahfud menegaskan, tak ada yang aneh dengan pemberian gelar bintang mahaputra kepada Gatot. Pemberian gelar ini juga dinilai sudah pada waktu yang tepat.
Penganugerahan gelar ini justru sebenarnya akan dilakukan pada Agustus lalu, namun tertunda hingga saat ini.
"Enggak aneh karena dia anggota kabinet dan bersama yang lain," kata Mahfud.
Sumber :Kompas.com
