Tersangka kasus dugaan suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, Inspektur Jenderal Napoleon Bonaparte (tengah), usai melakukan proses administrasi alat bukti di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Jumat, 16 Oktober 2020. (Foto: Beritasatu Photo/Joanito De Saojoao)
Mediaapakabar.com-Sidang perdana perkara dugaan suap penghapusan nama terpidana perkara pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali, Djoko Tjandra dari daftar red notice Polri bakal digelar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) pada Senin (2/11/2020) besok.
Dalam sidang perdana tersebut, keempat terdakwa, yakni mantan Kadiv Hubinter Polri Irjen Napoleon Bonaparte; mantan Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri, Brigjen Prasetijo Utomo, Djoko Tjandra dan pengusaha Tommy Sumardi akan mendengar surat dakwaan yang disusun Jaksa Penuntut Umum (JPU). Sidang Napoleon cs akan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Muhammad Damis yang juga Ketua Pengadilan Jakarta Pusat.
"Persidangan pertama Terdakwa Joko Soegiaro Tjandra cs, yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bapak Muhammad Damis, dilaksanakan hari Senin, Tanggal 2 November 2020," kata Kepala PN Jakpus, Bambang Nurcahyono saat dikonfirmasi, Minggu (1/11/2020).
Selain perkara red notice, PN Jakpus juga telah menetapkan sidang perdana perkara dugaan suap pengurusan fatwa MA dengan terdakwa Andi Irfan Jaya. Sidang perdana terdakwa Andi Irfan yang diduga sebagai perantara suap Jaksa Pinangki akan digelar pada Rabu (4/11/2020) dengan dipimpin Ketua Majelis Hakim IG Eko Purwanto.
"Persidangan Pertama Terdakwa Andi Irfan, dengan Ketua Majelis Hakim Bapak IG Eko Purwanto menjadi hari Rabu, Tanggal 4 November 2020," katanya.
Perkara dugaan suap pengurusan red notice dan pengurusan fatwa ke MA merupakan bagian dari rentetan skandal Djoko Tjandra yang menggegerkan beberapa waktu lalu. Saat itu, Djoko Tjandra yang merupakan terpidana perkara korupsi pengalihan hak tagih atau cessie Bank Bali masuk ke Indonesia tanpa terdeteksi. Padahal, Djoko Tjandra telah menjadi buronan Kejaksaan Agung sejak 2009 atau 11 tahun silam. Di Indonesia, Joko Tjandra sempat membuat e-KTP dan paspor, bahkan sempat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) ke PN Jakpus.
Irjen Napoleon yang saat itu menjabat Kadiv Hubinter Polri bersama Brigjen Prasetijo Utomo selaku Kepala Biro Koordinasi dan Pengawasan PPNS Bareskrim Polri diduga menerima suap dari Djoko Tjandra dan Tommy Sumardi untuk menghapus nama Joko Tjandra dari daftar red notice Polri.
Saat pelimpahan ke tahap dua atau tahap penuntutan di Kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Napoleon sempat menyatakan kesiapannya menjalani persidangan. Bahkan, Napoleon sempat menyinggung akan buka-bukaan mengenai kasus yang menjeratnya.
Sumber : BeritaSatu.com
.jpeg)
