 |
"Saya minta Pak Mendagri urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi, untuk diberikan ketegasan betul," kata Jokowi saat membuka Sidang Kabinet Paripurna untuk Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi Tahun 2021 yang disiarkan kanal YouTube Sekretariat Presiden, Senin (7/9/2020).
Jokowi juga meminta Polri untuk ikut mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam tahapan Pilkada 2020. Mengingat, penerapan protokol kesehatan demi mencegah penyebaran virus Corona (COVID-19) sudah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) RI No 10 Tahun 2020.
"Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya sudah jelas," ujarnya.
Lebih lanjut, Jokowi meminta Mendagri hingga Bawaslu untuk tegas terhadap calon kepala daerah yang tak melanggar PKPU No 10 Tahun 2020. Dia meminta peringatan keras tak segan untuk diberikan.
"Jadi ketegasan agar Mendagri nanti dengan Bawaslu agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga memberikan arahan terbaru untuk penanganan penyebaran virus Corona di Indonesia. Dia menaruh perhatian terhadap 3 klaster Corona saat ini.
Lebih lanjut, Jokowi meminta Mendagri hingga Bawaslu untuk tegas terhadap calon kepala daerah yang tak melanggar PKPU No 10 Tahun 2020. Dia meminta peringatan keras tak segan untuk diberikan.
"Jadi ketegasan agar Mendagri nanti dengan Bawaslu agar betul-betul ini diberikan peringatan keras," kata Jokowi.
Sebelumnya, Jokowi juga memberikan arahan terbaru untuk penanganan penyebaran virus Corona di Indonesia. Dia menaruh perhatian terhadap 3 klaster Corona saat ini.
"Hati-hati, perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga hati-hati. Yang terakhir juga klaster Pilkada hati-hati ini," ucap Jokowi.
Sumber :detik.com
.jpeg)
.jpeg)
