Mediaapakabar.com-Adanya pernyataan seseorang yang viral di media bahwa Akhyar disuruh mundur ikut pilkada kota Medan dan dijanjikan jabatan penting mendapat tanggapan dari pengurus DPP PDI Perjuangan yang juga Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (Menkumham).
Menkumham Yasonna Laoly mengatakan, gak yakin, itu hanya Baliting politik. Karena yang menentukan maju tidaknya orang mau jadi Wali Kota itu ditentukan oleh partai bukan istana.
“Jika ada pernyataan orang istana mempengaruhi Akhyar untuk tidak maju pada pilkada kota Medan, saya tidak yakin dan tidak ada,” tegas Yasonna Laoly, Kamis malam (30/07/20) saat ditemui disela-sela acara pembukan Kantor Hukum Landen Marbun dikomplek Ciptalan Panjing.
Yasonna Laoly yang juga Pengurus DPP PDI Perjuangan Ketua Bidang Hukum dan HAM ini menghimbau kepada kader agar tak usah dulu membicarakan masalah Pilkada tunggu saja keputusan dari DPP PDI Perjuangan.
Dikatakannya, Bagi kader yang melanggar mekanisme partai dan aturan partai pasti ada sanksi dari partai. Karena PDI Perjuangan punya aturan yang jelas dalam beroganisasi.
“DPP PDI Perjuangan akan menunjuk kader partai yang betul-betul taat peraturan organisasi,” terangnya.
Lanjutnya, Akhyar harus bersyukur, karena telah diberi kesempatan menjadi anggota DPRD Medan dan jadi Wakil Wali Kota Medan serta jadi Plt. Wali Kota Medan.
“Saya kira tidak banyak kader partai yang diberi kesempatan,” terangnya.
Ditegaskan Ketua Bidang Hukum dan HAM bila Partai menunjuk untuk maju atau mudur, harus diikuti. “Saya saja kalau DPP sudah menunjuk orang lain dan kita melawan, ya sudah jangan dikita lagi dong,” sebut Yasonna Laoly.
Sumber :Kliksumut.com
.jpeg)
