|
Follow Us :

Jefri Gultom ,SH :Inpres Nomor 2 Tahun 2020 kolaborasi Pemerintah dan Aparat Penegak Hukum Dalam Menyelesaikan Masalah Narkoba di Indonesia

Kali Dibaca




Mediaapakabar.com-Ketua KBPPPolri Sektor Tanah Jawa Resor Simalungun  Jefri G , SH mengapresiasi kemampuan mumpuni dari  Menkumham Yasonna  Laoly  yang juga Penasehat Pengurus Pusat KBPPPolri di Kancah  Dunia Internasional pada  Kerja sama Bidang Hukum , dengan telah berhasilnya mengekstradisi Buronan Maria Pauline Lumowa , Pembobol Bank BNI Senilai Rp 1,7 Triliun  Tahun 2003 ,17 Tahun lalu.

Dimana dengan dibantu oleh Duta Besar Republik Indonesia Untuk Negara Serbia , M.Chandra.W.Yudha melalui kerja keras dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Negara Serbia didalam mengatur dan memuluskan Proses Ekstradisi  Maria Pauline Lumowa ke Indonesia, Tanggal 8 Juli 2020.

Jefri Gultom , SH , Ketua KBPPPolri Sektor Tanah Jawa, yang meliputi wilayah Kecamatan Tanah Jawa, Kecamatan HutaBayuRaja, Kecamatan Hatonduhan, Kecamatan Raja Maligas ini juga mengacungi Jempol kepada Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kemenkumham, Irjend.Polisi Reynhard Silitonga didalam Upaya Menyelesaikan, Membersihkan , dan Menangani Narkoba serta perbuatan perbuatan tercela pada Lapas dan Rutan di seluruh Indonesia dengan diawali  Kegiatan Apel Deklarasi Dan Komitmen Bersama Gerakan Anti Narkoba di sertai Penandatanganan Fakta Integritas Komitmen Perang Terhadap Narkoba Antara Penegak Hukum , di Lapas Kelas I  Tangerang, Provinsi Banten Pada Tanggal 3 Juli 2020 Yang Lalu.

 Untuk Sinergi Melawan Narkoba Presiden Republik Indonesia,Joko Widodo juga telah  mengeluarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Pre-Kursor Narkotika  Tahun 2020 - 2024 , dimana yang menjadi Pokok Instruksi Presiden Republik Indonesia Kepada Menteri Kabinet , Sekretaris Kabinet , Jaksa Agung , Panglima TNI , Kapolri , Kepala BIN , Pimpinan Kementerian , Pimpinan LPNK , Gubernur ,Bupati dan Walikota agar melaksanakan :

1) Rencana Aksi Nasional P4GN  , Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Pre-Kursor Narkotika  Tahun 2020 - 2024.

2)Melaporkan Hasil Pelaksanaan Kepada PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA melalui Kepala BNN setiap akhir tahun anggaran.

Kepada Mediapakabar.com,Jefri Gultom ,SH sangat mengapresiasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 ini yang menurutnya dapat membangun kolaborasi Pemerintah beserta Aparat Penegak Hukum di dalam menyelesaikan permasalahan Narkoba di Indonesia , kemudian didalam Rencana Aksi Nasional P4GN di INPRES Nomor  2 Tahun 2020 dibagi atas 2 Klasifkasi yakni Aksi Generik dan Aksi Khusus .

Dimana Aksi Generik tersebut terdiri dari penyediaan dan penyebaran informasi terkait bahaya narkoba , pembentukan regulasi terkait P4GN ,Test Urine , Pembentukan Satgas atau Relawan Anti Narkoba serta pengembangan topik anti narkoba pada materi pendidikan dan pelatihan kedinasan.

Jefri Gultom,SH menambahkan bahwa peran serta masyarakat dalam penanganan tindak pidana Narkotika diatur di Dalam Bab XIII Pasal 104 - Pasal 108 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

“Orangtua harus menciptakan Lingkungan Keluarga yang harmonis,memahami kondisi psikologis anak, senantiasa menjalin komunikasi antara orang tua dan anak dan memberikan bekal pengetahuan bahaya narkoba terhadap anak melalui Keimanan dalam wujud kecintaan  kita terhadap Bangsa dan Negara,” katanya.

Ketua KBPPPolri Sektor Tanah Jawa Resor Simalungun ini menegaskan bahwa pihaknya Tidak ada Kompromi dengan penyalahgunaan narkoba dan Tegas Menyatakan Perang Terhadap Narkoba .

“ika masyarakat di wilayah pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Simalungun mengetahui adanya aktivitas mencurigakan terkait penyalahgunaan peredaran gelap narkoba di sekitar lingkungan tempat tinggal kita silahkan memberikan informasi via WA kepada NOMOR WA TANGGUH NARKOBA KBPPPOLRI RESOR SIMALUNGUN di 0821 67999 689 ,” pungkasnya.(dn)
Komentar

Berita Terkini