|
Follow Us :

DPR Imbau Pemerintah Beri Kuota Internet untuk Anak Sekolah

Kali Dibaca
Siswa Sekolah Dasar didampingi orang tua melakukan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dengan sistem daring pada hari pertama tahun ajaran baru 2020-2021 di Palembang, Sumatera Selatan, Senin, 13 Juli 2020. (Foto: Antara / Feny Selly)

Mediaapakabar.com-  Kasus positif Covid-19 yang terus meningkat membuat Pimpinan DPR meminta Pemerintah agar memberi perhatian khusus terhadap penanganan dua bidang, yakni pendidikan anak sekolah dan sektor pariwisata. Intinya, diharap Pemerintah menegaskan soal kedisiplinan melaksanakan protokol kesehatan dan melaksanakan tes yang lebih masif.

Seperti disampaikan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad, Pemerintah melaksanakan pembukaan sekolah di luar zona hijau harus disertai dengan protokol Covid-19 yang ketat dan disiplin. Sementara untuk zona kuning dan zona merah, sebaiknya tak ada opsi membuka sekolah.

"Karena ini lebih sulit mendisiplinkan anak-anak dalam menjalankan protokol Covid-19. Jangan sampai di sekolah itu menjadi klaster baru bagi Covid-19," kata Dasco, Selasa (28/7/2020).

Maka itu, opsi belajar melalui sistem jarak jauh memanfaatkan teknologi dan jaringan internet, memang tak terhindarkan. Masalahnya, sistem demikian terkendala karena memang ada keterbatasan internet di daerah-daerah. Oleh karena itu, langkah konkret yang diajukan DPR sebagai opsi adalah bagaimana pemerintah bisa memberikan kuota internet gratis kepada anak-anak yang harus belajar dari rumah.

"Kalau situasi ini memang (dibiarkan) berkepanjangan, ya bisa nanti menurunkan kualitas SDM anak-anak yang masa usia sekolah," kata Dasco.

Sementara terkait dengan sektor pariwisata, Dasco mengatakan kalau memang spot pariwisata mau dibuka, maka harus memastikan bahwa protokol Covid-19 harus dilaksanakan. Dan tentunya harus dilakukan uji coba alias tes masif. Secara teknis, tes tersebut bisa dilakukan secara parsial.

"Karena memang kalau pariwisata ini tidak kita perhatikan, ini juga akan membuat ekonomi di daerah pariwisata turun dan rakyat di sana akan sulit. Sehingga usul saya secara parsial dilakukan uji coba antara membuka pariwisata dan dilakukan uji rapid atau swab," katanya.

Dasco tak membantah bila banyak juga kalangan masyarakat yang menolak adanya tes Covid-19. Namun menurutnya, justru pada titik itu tugas pemerintah daerah untuk meyakinkan masyarakat. Dipastikan ada sosialisasi yang kuat bahwa hal itu dilakukan untuk kemajuan masyarakat di daerah itu.

"Kalau kemudian para turis asing melihat bahwa protokol Covid-nya bagus, penanganan Covid-nya bagus, saya pikir daerah seperti Bali, misalnya, bisa menjadi alternatif wisata di masa pandemi," pungkasnya.



Sumber: BeritaSatu.com
Komentar

Berita Terkini