-->
    |
Follow Us :

KPPU Bacakan Putusan Perkara Terkait Pelanggaran Jasa Angkutan Udara

Kali Dibaca


Mediaapakabar.com-
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) membacakan Putusan atas Perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri yang melibatkan 7 (tujuh) maskapai udara nasional.

Dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan nasional tersebut, KPPU memutuskan bahwa seluruh Terlapor secara sah danmeyakinkan melakukan pelanggaran atas Pasal 5 dalam jasa angkutan udara tersebut.

"Untuk itu KPPU menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk
melakukan pemberitahuan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan mereka yangakan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar olehkonsumen, dan masyarakat sebelum kebijakan tersebut dilakukan," kata Kurnia Toha sebagai Ketua Majelis Komisi dan Kodrat Wibowo serta Yudi Hidayat, masing-masing sebagai Anggota Majelis dalam siaran persnya yang disampaikan oleh Kanwil I KPPU, Rabu (24/6/2020).

Perkara ini bermula dari penelitian inisiatif yang dilakukan KPPU atas layanan jasaangkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi penerbangan dalam negeridi wilayah Indonesia. Penelitian tersebut kemudian dilanjutkan dengan penyelidikankepada 7 (tujuh) Terlapor, yakni PT Garuda Indonesia (Terlapor I); PT Citilink Indonesia(Terlapor II); PT Sriwijaya Air (Terlapor III); PT NAM Air (Terlapor IV); PT Batik Air(Terlapor V); PT Lion Mentari (Terlapor VI); dan PT Wings Abadi (Terlapor VII).

"Dalam proses penegakan hukum yang dilaksanakan, KPPU menilai bahwa strukturpasar dalam industri angkutan udara niaga berjadwal adalah oligopoli ketat (tightoligopoly)," ujarnya.Hal ini mengingat bahwa kegiatan usaha angkutan udara niaga berjadwal di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) grup yaitu grup Garuda (Terlapor I dan Terlapor II), grup Sriwijaya (Terlapor III dan Terlapor IV), dan grup Lion (Terlapor V, Terlapor VI, dan Terlapor VII).

Sehingga seluruh Terlapor dalam perkara ini menguasai lebih dari 95%(sembilan puluh lima persen) pangsa pasar. Selain itu juga terdapat hambatan masukyang tinggi dari sisi modal dan regulasi yang mengakibatkan jumlah pelaku usaha sedikitdalam industri penerbangan.

Persaingan harga di industri tersebut diatur melalui peraturan pemerintah melalui batasan tertinggi dan terendah dari penetapan tarif atau harga penumpang pelayanan angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri, sehingga masih terdapat ruang persaingan harga diantara rentang batasan tersebut.

Berdasarkan persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa telah terdapat concerted actionatau parallelism para Terlapor, sehingga telah terjadi kesepakatan antar para pelakuusaha (meeting of minds) dalam bentuk kesepakatan untuk meniadakan diskon ataumembuat keseragaman diskon, dan kesepakatan meniadakan produk yang ditawarkan dengan harga murah di pasar.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pasokan dan harga  tinggi pada layanan jasa angkutan udara niaga berjadwal penumpang kelas ekonomi di wilayah Indonesia. Concerted action atau parallelism tersebut dilakukan melalui pengurangan subclass dengan harga murah oleh para Terlapor melalui kesepakatan tidak tertulis antar para pelaku usaha (meeting of minds) dan telah menyebabkan kenaikan harga serta mahalnya harga tiket yang dibayarkan konsumen.

Namun demikian, Majelis Komisi menilai bahwa concerted action sebagai bentukmeeting of minds di antara para Terlapor tersebut, tidak memenuhi unsur perjanjian di Pasal 11.Hal ini mengingat bahwa, berdasarkan Peraturan Komisi Nomor 04 Tahun
2010, unsur perjanjian di pasal tersebut membutuhkan berbagai hal seperti adanyakonspirasi diantara beberapa pelaku usaha; keterlibatan para senior eksekutifperusahaan yang menghadiri pertemuan-pertemuan dan membuat keputusan;penggunaan asosiasi untuk menutupi kegiatan; price fixing atau penetapan hargadengan cara alokasi konsumen atau pembagian wilayah atau alokasi produksi; adanyaancaman atau sanksi bagi anggota yang melanggar perjanjian.

Kemudian adanya distribusi informasi kepada seluruh pelaku usaha terlibat; atau adanya mekanisme kompensasi dari pelaku usaha yang produksinya lebih besar atau melebihi kuota terhadap mereka yang produksinya kecil atau mereka yang diminta untuk menghentikan kegiatan usahanya. Hal ini mengakibatkan, unsur Pasal 11 menjadi tidak terpenuhi.

Dalam membuat Putusan, Majelis Komisi turut mempertimbangkan sikap kooperatif para Terlapor dalam proses persidangan dan adanya implikasi pandemi Corona VirusDisease 2019 (Covid-19) yang telah berdampak besar pada perekonomian nasional danupaya pemulihannya, termasuk atas pelaku usaha industri penerbangan yang telahmengalami banyak kesulitan bahkan sebelum terjadinya Pandemi.

Memperhatikan berbagai fakta-fakta pada persidangan maka Majelis Komisimemutuskan bahwa para Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal5, namun tidak tidak terbukti melanggar Pasal 11 sebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999.Untuk itu dalam perkara tersebut, Majelis Komisi menjatuhkan sanksi berupa perintah kepada para Terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat, sebelum kebijakan tersebut diambil.

Lebih lanjut, Majelis Komisi juga merekomendasikan kepada KPPU untuk memberikansaran dan pertimbangan kepada Kementerian Perhubungan untuk melakukan evaluasi terkait kebijakan tarif batas atas dan batas bawah, sehingga formulasi yang digunakan dapat melindungi konsumen dan pelaku usaha dalam industry, serta efisiensi nasional, dimana batas bawah adalah di atas sedikit dari marginal cost pelaku usaha dan batasatas adalah batas keuntungan yang wajar dan dalam batas keterjangkauan kemampuan membayar konsumen. 

Saran dan pertimbangan turut direkomendasikan Majelis Komisi kepada Pemerintah untuk segera merumuskan kebijakan-kebijakan langkah-langkah dalam membantu maskapai mengatasi Covid-19 berupa regulasi dan paket-paket ekonomi diantaranya mempermudah masuknya pelaku usaha baru dalam industri penerbangan.(abi)


Komentar

Berita Terkini