|

Indonesia Belum Layak Disebut Negara Maju

Kali Dibaca



Indonesia Belum Layak Disebut Negara MajuBaru-baru ini ads sebuah berita mengejutkan Indonesia berubah status menjadi sebuah negara maju. Dan ini membuat saya shock mendengarnya.

Tapi, dalam khalayan saya, Indonesia saat ini sudah sejajar dengan Jepang yang sudah membuat mobil Toyota, Honda, Korea dengan besutannya Hyundai, Jerman dengan Mercedez Benz mereka. Ataupun negara adi daya AS dengan produksi mereka GMC atau Ford.

Terlintas dalam benak saya apa alasan dan Amerika menyebut Indonesia negara maju. Dari GNP, GDP dari buying power atau selling power Indonesia sudah baik. Atau indikator apa apakah Human Developing Index (HDI), Ataukah pendapatan perkapita kita masih mempihatinkan. World Bank) yang diterima untuk kriteria “developed country” adalah GNI per kapita-nya harus di atas 12.000 dolar AS, bukan berdasarkan besaran GDP karena yang diperhitungkan adalah daya beli masyarakatnya, bukan output ekonomi negaranya. GNI per kapita Indonesia bahkan belum tembus 4.000 dolar AS pada 2019. Jadi tentu saja kita masih jauh dan belum layak dianggap negara maju.

Begitu pula Human Global Index (HGI) masih kalah tertinggal. Baik smart industry, human capital, innovation ecosystem, innovation technology industri digital, Indonesia tertinggal jauh dalam hal inovasi dengan hanya menduduki peringkat ke-85 dari 129 negara.

Berbicara soal Global Innovation Index (GII) masih memprihatinkan. Pada 2019 duduk diposisi 85 dari 129 negara. Kondisi peringkat inovasi Indonesia sama seperti Malaysia yang posisinya juga stagnan. Hanya saja, Malaysia lebih unggul karena duduk di peringkat 35.

Begitu pula, Manufacture industry (industri manufaktur) kita tak bisa bersaing. Coba bayangkan sea food saja belum bisa masuk pasaran Amerika, udang gagal tembus bahkan perikanan, biodiesel, rumput laut Mexico.kelapa sawit tak bisa tembus Eropah.

Predikat yang diberikan Amerika terhadap Indonesia memang agak berat, lantaran tidak berbarengan dengan sistem teknologi tanah air. Mobil esemka yang dibanggakan sejauh ini kurang jelas keberadaanya.

Indikator negara maju tidak mengoleksi motor bebek hanya ada motor gede alias Harley Davidson. Saat ini saja jumlah gojek 2,5 juta dari 119 juta kendaraan bermotor di Indonesia. Data BPS 2015 jumlah kendaraan bermotor 121 juta unit. Tahun 2019 berjumlah 162,2 juta unit.

Khusus di Jakarta, jumlah motor terus meningkat menjadi 13,3 juta unit pada 2016. Dengan rerata pertumbuhan 5,3% per tahun, jumlah sepeda motor diperkirakan mencapai 14 juta unit pada 2017 dan 14,74 juta unit pada 2018.

Untuk urusan pendidikan, Indonesia terlempar d peringkat 200 besar dunia. Bayangkan saja kita negara terbanyak penduduk di Asia Tenggara tapi soal pendidikan kalah jauh sama Singapura. Uniersitas National Singapura berada diperingat ke-11 dunia Tsing Hua (18). Meski anggaran APBN untuk pendidikan Rp2540 triliun untuk pendidikan cukup besar yakni 20 persen. Justru, defisit anggaran Rp300 triliun.

Saya condong melihat Indonesia dikeluarkan dari negara berkembang lantaran AS menghindari memberikan bantuan lagi ke Indonesia. Oleh sebab itu, bukan alasan Indonesia negara maju. Dinegara maju telepon umum masih berlaku dan juga pos itu menjadi andapan mereka. Berbeda dengan Indonesia yang mana Telepon Umum sudah tak berlaku lagi. Padahal ini sarana publik. Disinilah foreign and goverment policy Amerika dilakukan.

Indiktor negara maju lainya, Indeks Persepi Korupsi sangat rendah. Bagaimana mungkin dikatakan negara maju tapi korupsi merajalela. Coba bayangkan korupsi ASN saja mencapai 3560 orang. Belum lagi kasus Jiwasraya yng sudah mencapai Rp17 triliun, ASBARI Rp.10 triliun. Kasus bribery atau suap dan nepotism di negara maju relatif kecil. Namun di Indonesia kasus ini sangat fantastis.

Human Developing Index (HDI) saja kita terlempar diposisi 111 dari 189 negara di dunia. Ini membuktikan kita masih jauh tertinggal alias kalah kelas dengan negara lain.

Negara tetangga kita Singapura saja peringkat HDI pada 2015 lalu diposii ke-22 dan thun 2019 diposisi ke-9 dunia. Lebih miris lagi kita tertinggal dari Malaysia, Brunei dan Thailand.

Kita pun masih kalah bersaing dengan Samoa, Maladewa, Andorra.

Sejatinya, predikat kita untuk jadi negara maju masih dipertanyakan.
Tidak salah jika semua kriteria dan indikator ikut mendukung.

Sepengetahuan saya, negara maju di Asia Tenggara baru Singapura. Vietnam barangkali tahun 2025 baru. Untuk ke arah sana perlu persiapan matang.

Sementara jumlah peduduk miskin menurut data statistik BPS, pun masih berada dikisaran 9,14 persen pada 2019 lalu atau sekitar 25,14 juta orang.

Itulah kondisi bangsa ini. Indonesia butuh erapa tahun lagi menjadi negara maju.

Disisi lain, banjir kian merajalela. Kaau urusan banjir Indonesia harus elajar dari Belanda. Namun hingga kini Pemerintah Indonesia bahkan Gubernur DKI Jakarta gagal mengatasi banjir. Mending duit Rp1,2 Triliun yang digelontorkan untuk ajang E Formula dialokasikan untuk banjir. Lihat saja Belanda 60 ersen di ata permukaan laut mampu menyulap negara kincir angin ini bebas banjir. Jakarta harus waspada lantaran para ahli memperkirakan tahun 2050 ada 10 kota akan tenggelam salah satu Jakarta.

Sebetulnya, ibukota RI pertama di Bukit Tinggi selanjutnya dipindahkan ke Jogjakarta.

Akibat banjir besar yang menghantam Belabda pada 1920 hingga mereka membangun bendungan Afsluitdijk. Dan ahun 1953 mereo membangun bendungan Oostershcelde sepanjang 9 Km. Setelah itu mereka membangun sistem Polder untul menghalangi banjir yakni sebidang tanah yang rendah dikelelingi tanggul yang membentuk kesatuan hidrologis buatan.

Polder meliputi; pompa, tanggul, saluran air, kolam retensi, pengaturan lahan dan intalasi air kotor terpisah. Coba dibikin sistem ini pasti Jakarta akan terhindar dari banjir. Disamping itu, Belanda juga membangun tanggul raksasa Dijken serta kanal buatan. Sebaiknya Indonesia mengadopsinya.

Indikator negara maju tingkat korupsi rendah. Tapi menurut data Index Perception Corruption (IPC) Indonesia 2019 berada diposisi ke-85 kalah sama Singapura (4), Brunei peringkat (35) dan Malaysia (51).

Jumlah uang yang dikorupsi pertahun menurut KPK sekitar 10 persen atau Rp200 triliun. Laporan masyarakat ada 7000 kasus. Sedangkan tahun 2018 KPK membongkar 100 kasus dan 2019 ada 200 kasus.

Paling tidak dibalik kebijakan pemerintah AS mencabut status negara berkembang justru akan merugikan terutama sektor industri, perbankan, perdagangan sampai sumber daya mineral.

Kini, pertanyaanya sekarang apakah Indonesia pantas disebut negara maju atau berkembang? Semua itu akan terjawab dengan melihat kondisi hingga indikator negara maju.



Oleh : Jerry Massie Direktur Esekutif Political and Public Policy Studies (P3S)
Komentar

Berita Terkini