Penggunaan dana masyarakat yang digunakan untuk membangun ruang serba guna milik serikat Kaum Muslimin Perumnas Batu Anam yang menelan biaya sebesar Rp.110 juta yang hingga saat ini pihak pengguna tidak dapat menunjukkan Laporan Pertanggung Jawaban penggunaan dana masyarakat tersebut.
Hal ini disampaikan salah seorang pengurus perwiridan yang tak ingin disebutkan identitasnya kepada awak media , Sabtu (1/2/20 ) pukul 09.30 WIB..
"Kami atas nama pengurus perwiridan menuntut LPJ dan keberatan jika tidak ada pertanggung jawabannya, kalau cerita diborong tak ada kontrak kerja ataupun SPK dari Panitia,"ujarnya.
Bahkan lebih lanjut ia juga menyampaikan keberatannya jika pihak pengusaha mengatakan bahwa nilai pekerjaan sebesar 110 juta rupiah sudah sesuai proposal yang diajukan kepengusaha.
"kalaupun sesuai dengan proposal, tertera jelas diproposal upah untuk pekerjaannya 30 juta rupiah, jadi kemana 81 juta rupiah lagi sisa dari 110 juta dana masyarakat yang digunakan, kalaupun untuk membeli bahan mana rincian LPJnya,"bebernya lagi.
Lanjutnya lagi dengan tidak dapatnya Sud menunjukkan Laporan Penggunaan Dana tersebut diduga kuat telah menggelapkan atau menyalahgunakan secara sepihak, bertindak untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri sendiri sehingga masyarakat muslim perumnas batu anam keberatan dan mendesak LPJ penggunaan dana Masyarakat tersebut.
P. Tanjung (35) Praktisi Hukum yang mewakili masyarakat sebelumnya sudah mempertanyakan hal ini melalui telepon untuk diselesaikan secara kekeluargaan namun Sud merasa kebal hukum tidak mengindahkan dengan mengatakan bahwa dia tidak tau menahu tentang hal ini malah dia mengarahkan untuk bertanya langsung kepada Ketua SKM Nasaruddin Lubis.
"kalau masalah itu, saya tidak tahu menahu, tanyakan aja langsung keketua SKM bang,"ujarnya
Sebelumnya Ketua SKM Nasaruddin Lubis kepada awak media mempersilahkan untuk mengusut tuntas siapa saja jika memang bisa membuktikan."Silahkan saja diusut tuntas kalau memang bisa dibuktikan,"ujar Nasaruddin. (Bambang)
.jpeg)
