 |
| Wakil Bupati Taput Sarlandy Huatabarat Saat Menyerahkan Laporan Keuangan TA 2019 Unaudited |
Tapanuli Utara Sarlandy Hutabarat, SH bersama Wakil Ketua DPRD Taput Ir. Reguel Simanjuntak,didampingi Inspektur Manoras Taraja dan Kepala BPKPAD James Simanjuntak.
Menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2019 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Propinsi Sumatera Utara diterima langsung oleh Kepala Badan Pemeriksa keuangan perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM,CSFA., AK, di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Sumut, Rabu (26/02).
Selain Kabupaten Tapanuli Utara, ada beberapa Kabupaten lain turut serta menyerahkan Laporan Keuangan, yakni Pemkab Serdang Bedagai, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Labuhan Batu Selatan, dan Pemkab Padang Lawas Utara.
Kepala BPK RI Perwakilan Sumut Eydu Oktain Panjaitan, SE, MM,CSFA., AK dalam sambutannya menyampaikan apresiasi kepada para Kepala Daerah yg telah melaksanakan amanah dari undang undang tentang pelaporan keuangan yg telah dilaporkan oleh pimpinan daerah masing masing bahwa tanggung jawab dari pimpinan kepala daerah yg semakin luar biasa dalam menyelesaikan laporan keuangan nya. Kepala BPK juga sangat menghargai kerja keras dari setiap Kepala Daerah dalam penyelesaian laporan keuangan ini dalam mempertanggung jawabkan APBD yg telah dikelola.
Sesuai amanah dari peraturan pusat bahwa 60 hari setelah masa penggunaan anggaran dilaksanakan agar laporan keuangan daerah sudah harus dilaporkan secara transparan sesuai dengan peraturan dan dapat dipertanggung jawabkan. Selanjutnya pelaporan keuangan ini bisa terwujud demi kesejahteraan masyarakat dalam membangun di setiap lini kabupaten/kota madya.
Selanjutnya Eydu Oktain menyampaikan bahwa pelaporan keuangan merupakan sebuah motivasi, kewajiban dan tanggung jawab untuk lebih baik lagi dalam mengelola dan menata keuangan yg telah dipercayakan oleh pemerintah pusat demi kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Mengakiri sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan Sumut tersebut menghimbau agar setiap kepala daerah lebih bekerja sama dengan seluruh pimpinan OPD masing masing beserta staf dalam menyelesaikan laporan keuangan di tahun yg akan datang agar tetap dapat mempertahankan penghargaan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang akan diberikan oleh BPK RI Perwakilan Sumut.(ganda)
.jpeg)
