Mediaapakabar.com-Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Machfud MD menyatakan polemik larangan Natal di Kabupaten Dharmasyara sedang diselesaikan secara baik-baik. Ia menegaskan setiap pemeluk agama berhak untuk melaksanakan ajaran agama dan keyakinan masing-masing.
"Sedang diselesaikan secara baik-baik. Soal teknis di lapangan supaya dijaga sedemikian rupa agar tidak terjadi konflik," kata Mahfud di Jakarta, Minggu (22/12).
Mahfud tak menjelaskan lagi bagaimana penyelesaian yang dilakukan tersebut.
Polemik pelarangan perayaan Natal muncul di beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Kabupaten Dharmasraya dan Kabupten Pesisir Selatan. Umat Kristiani di daerah tersebut tidak bisa merayakan Natal bersama, kecuali di tempat ibadah resmi yng ditunjuk pemerintah.
Pemerintah Kabupten Dharmasraya
mengeluarkan larangan perayaan Natal melalui surat pemberitahuan tanggal 10
Desember 2019. Surat itu merujuk pada pernyataan bersama pemerintah Nagari
Sikabau, Ninik Mamak, tokoh masyarakat, dan pemuda Nagari Sikabau pada 21
Desember 2017.
Beberapa alasan pelarangan Natal itu diantaranya adalah menghindari dampak
sosial pada masyarakat setempat atas keberadaan rumah yang dijadikan tempat
ibadah umat Kristiani.
Dalam catatan lembaga Pusaka
Foundation Padang, di Kabupaten Dharmasraya terdapat 22 Kepala Keluarga
penganut nasrani. Larangan tersebut telah berlaku disebut sejak 2017.
Sementara Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Agama
Sumatera Barat Hendri mengatakan umat Nasrasi tidak dilarang melakukan ibadah
Natal di Sumatra Barat. Namun, mereka membatasi perayaan Natal di luar tempat
ibadah. Hal ini menurut Hendri merupakan hasil kesepakatan untuk menjaga
kerukunan umat beragama.
Sumber : CNN Indonesia.com
.jpeg)
