ilustrasi
Mediaapakabar.com-Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengatakan, Pembukaan pendaftaran seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) diperkirakan tidak dilakukan secara serentak. Terutama untuk formasi – formasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah (pemda).
Perbedaan waktu pembukaan pendaftaran CPNS itu disebabkan masih adanya revisi-revisi data formasi yang dilakukan pemda. "Iya bisa (tidak serentak). Karena masih ada beberapa revisi-revisi," ungkap Kepala BKN Bima Haria Wibisana di The Grand Opus Ballroom, Jakarta, kemarin.seperti dilansir Sindonews.com,Rabu (6/11).
Menurut dia, untuk instansi kementerian/lembaga rata-rata sudah hampir semua telah menuntaskan proses input data formasi ke sistem SSCASN. Hanya saja, instansi di pemda lebih banyak yang melakukan perubahan.
“Jadi, itu yang kita sedang lihat. Karena mereka juga butuh bantuan untuk menginjeksi data itu. Kemudian ada terasa rumit untuk formasi jabatannya itu. Formasi ini di sekjen, biro ini, bagian ini, seksi ini. Kan masyarakat tidak mengerti ini jabatan apa. Ini saya sedang mencoba apa bisa membuat itu lebih sederhana,” ungkapnya.
Dia mencontohkan, kabupaten yang mengubah dari suatu jabatan ke formasi tenaga teknologi informasi (TI) untuk mengejar menjadi pemerintahan digital. Selain butuh verifikasi perubahan, proses injeksi data juga perlu waktu.
"Itu kan ada perubahan. Itu yang sedang kita proses di Kemenpan-RB. Sehingga memerlukan waktu untuk menginjeksi data itu," paparnya.
Pakar kebijakan publik Universitas Indonesia (UI) Lina Miftahul Jannah tidak mempermasalahkan pendaftaran tidak dilakukan secara serentak. Menurut dia, dampak dengan ketidakserentakan ini adalah terkait peta persaingan saat proses seleksi.
"Pendaftaran CPNS sekarang kan bisa bebas di mana saja. Jadi, akhirnya siapa yang membuka lebih dulu maka peminatnya akan lebih banyak. Jadi ini lebih ke peta persaingan. Termasuk juga orang-orang terbaik akan diambil oleh instansi yang membuka pendaftaran lebih ddulu. Siapa cepat, dia yang banyak," ujarnya.
Bahkan, menurut dia, ada potensi instansi yang tidak akan terpenuhi formasinya karena minimnya pendaftar. Hal ini harus dipikirkan oleh pemerintah untuk mengatasinya. “Ini sudah sering terjadi. Ada instansi yang akhirnya malah tidak dapat terpenuhi formasinya karena kekurangan pendaftar atau kompetensinya kurang. Ini harus dicarikan solusinya,” ujarnya.
Terkait dengan masih adanya pemda yang melakukan revisi formasi, Lina mengaku tidak merasa khawatir bahwa itu akan menjadi ajang permainan. Dia lebih menekankan bahwa formasi tersebut harus dipastikan sesuai kebutuhan di daerah.
Setidaknya, terdapat 500-an tenaga pengaman siber yang akan mengikuti seleksi CPNS 2019. Tenaga-tenaga tersebut sudah melalui proses pemeriksaan latar belakang. "Iya (tetap ikut seleksi). Justru itu. Tapi kalau orang mau daftar tenaga siber, tidak ada. Ini closed. Karena mereka harus di-profilling, harus dilihat latar belakangnya. Kan harus seperti itu," ujarnya.
(ar)
.jpeg)
.jpeg)
