Mediaapakabar.com-Manuver yang dilakukan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) terkait pengangkatannya sebagai menteri kesehatan pada Kabinet Indonesia Maju dianggap Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto sebagai hal yang biasa.
“Ya, tidak apa-apa. Kan, namanya juga jabatan politik, ada yang menerima dan ada yang menolak. Itu hal biasa,” kata Terawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (23/10/2019) dilansir Investor Daily.
Presiden Jokowi melantik Terawan sebagai menteri kesehatan periode 2019-2024.
Ia mengaku di tengah kesibukannya sebagai Menkes, tetap mengabdikan diri sebagai dokter yang setia melayani para pasien.
“Saya tetap dokter yang akan membantu masyarakat. Di mana pun saya berada siap memberikan konsultasi. Saya masih bisa. Saya mau menolong. Mana mungkin ada situasi emergency tidak saya tolong. Pasti harus menolong,” kata Menkes.
Belakangan ini beredar surat dari Majelis Kehormatan Etik Kedokteran (MKEK) Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang meminta Presiden Jokowi untuk tidak mengangkat Terawan sebagai menteri kesehatan karena terkena sanksi.
Surat bertanggal 30 September 2019 yang ditujukan kepada Presiden Jokowi, ditandatangani Ketua MKEK Dr Broto Wasisto, DTM&H, MPH.
Sanksi itu tertera dalam Keputusan Majelis Kehormatan Etik Kedokteran PB I Dl No.009320/PB/MKEK-Keputusan/
.jpeg)
