Mediaapakabar.com-Koordinator Nasional (Kornas) Masyarakat Peduli (MP) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), Hery Susanto menilai, sejauh ini, BPJS Ketenagakerjaan telah menyalurkan dana investasinya ke berbagai bentuk.
Salah satunya sebesar 60 persen dalam bentuk surat utang. Namun, sayangnya manfaat program BPJS Ketenagakerjaan tak kunjung meningkat.
Untuk itu, Menteri Tenaga Kerja RI, Ida Fauziyah diminta untuk berlaku lebih responsif dari pendahulunya, Muhammad Hanif Dhakiri. Utamanya dalam menyikapi program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Kabinet Jokowi periode lalu, kurang responsif dalam program peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan yang stagnan dan tidak menjalankan amanat PP 44 tahun 2015 tentang Jaminan Kematian dan Jaminan Kecelakaan Kerja," kata Hery kepada wartawan, Rabu (23/10/2019) dilansir rri.co.id.
Menurut dia, penyaluran dana investasi juga perlu memperhatikan substansi program jaminan sosial yang digariskan UU BPJS, bahwa negara hadir dalam penyelenggaraan perlindungan dan jaminan sosial.
"Mestinya pemerintah melalui BPJS TK harus meningkatkan aspek manfaat program untuk pesertanya. Jangan sampai iuran peserta naik tetapi manfaat programnya tidak naik alias alami stagnasi,” ujar Hery.
Lebih lanjut Hery menekankan, nilai manfaat program BPJS TK khususnya Jaminan Kematian (JKM),Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT),Jaminan Pensiun (JP) dan manfaat tambahan lainnya, pun stagnan alias tidak meningkat. Padahal BPJSTK sudah memiliki peserta dengan jumlah terdaftar sebanyak 48,4 juta orang.
(ar)
.jpeg)
