Mediaapakabar.com-Mahkamah Agung (MA) menghormati hasil survei yang menyebut tingkat kepuasan terhadap kinerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla di bidang penegakan hukum paling rendah ketimbang kepuasan di bidang lainnya, yakni di angka 49.1%.
Tingkat kepuasan itu dipotret oleh survei Litbang Kompas. Survei dilakukan melalui wawancara tatap muka pada 19 September-4 Oktober 2019. Sebanyak 1.200 responden dipilih secara acak bertahap. Tingkat kepercayaan survei 95% dengan margin of error sebesar 2,83 persen.
"Prinsipnya, MA menghormati hasil penelitian, meskipun hasil penelitian tidak diuji oleh dewan penguji para guru besar seperti di kampus," ujar Kabiro Humas dan Hukum MA, Abdullah, Jumat (18/10/2019) malam dilansir detik.com.
Abdullah mengatakan penegakan hukum adalah ranah kepolisian dan kejaksaan. Sementara itu, MA bertindak sebagai penegak keadilan. Abdullah menyebut saat ini MA tengah mengadakan manajemen antisuap dan antikorupsi.
"Saat ini MA sedang mengadakan pilot court manejemen anti suap yang disuport oleh USAID-CEGAH," ucapnya.
"MA juga sedang dalam penilaian Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, yang dilakukan Kemenpan-RB dan survey dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS)," lanjutnya.
Survei juga mengukur tingkat kepuasan responden terhadap kinerja pemerintah di bidang-bidang tertentu. Berikut ini hasilnya di survei Oktober 2019:
Bidang Politik dan Keamanan: 64,3%
Bidang Hukum: 49,1%Bidang Ekonomi: 49,8%
Bidang Sosial: 59,4%.
(Dtc/Ar)
.jpeg)
.jpeg)
