 |
| Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli. (ANTARA/HO) |
Menteri KKP yang baru harus menegakkan hukum di laut, sehingga dapat membuat efek jera bagi pelaku pencurian ikan di perairan Indonesia.
"Pemerintah Indonesia juga diharapkan dapat menenggelamkan kapal-kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di Indonesia," kata kata Wakil Ketua DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut Nazli, di Medan, Minggu.(27/10) dilansir Antara.
Menurut dia, pencurian ikan yang dilakukan kapal nelayan asing di perairan Indonesia, merugikan negara yang cukup besar, dan juga merusak lingkungan.
"Sebab alat tangkap yang digunakan nelayan asing itu, menggunakan jaring pukat harimau (trawl) yang dilarang beroperasi di Indonesia," ujar tokoh nelayan Sumut ini.
Ia mengatakan, kapal trawl itu, dilarang berdasarkan Permen Kelautan dan Perikanan Nomor 02 Tahun 2015, karena menggunakan alat tangkap yang merusak lingkungan di laut.
Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menyatakan akan melanjutkan kebijakan yang baik dari pendahulunya, Susi Pudjiastuti, dan tetap melakukan pembelaan terhadap nelayan di Tanah Air.
"Yang penting perjuangan untuk membela nelayan, petambak garam dan pelaku usaha sektor ini," kata Edhy Prabowo dalam acara Sertijab dan Pisah Sambut Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10).
Menurut Edhy Prabowo, dirinya tidak akan melakukan banyak perubahan struktural yang dianggap tidak perlu di KKP, setidaknya dalam jangka waktu hingga enam bulan mendatang.
Hal itu, ujar dia, karena menurut pengamatannya selama lima tahun terakhir ini, jajaran KKP telah bekerja tanpa henti sehingga dirinya masih percaya akan struktur yang ada.
Politisi Gerindra itu juga mengemukakan bahwa pada saat ini tidak ada waktu untuk membahas masa lalu tetapi dirinya akan membahas masa depan.
(ar)
