Mediaapakabar.com-Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto mengatakan, Penanganan deficit yang tengah dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) menjadi salah satu prioritasnya pada awal masa jabatan.
Untuk itu, pihaknya telah membentuk tim kecil yang berfungsi untuk membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan untuk mengatasi defisit yang tengah dialami Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Penanganan defisit "Tim kecil ini tugasnya membahas langkah-langkah strategis yang diperlukan atau yang sangat diperlukan untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan ini," ujarnya selepas bertemu dengan Direktur Utama (DirutDirektur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Fachmi Idris, di kantor BPJS Kesehatan, di Jakarta, Jumat (25/10) seperti dilansir Republika.co.id.
Terawan menyatakan, tim kecil ini terdiri dari unsur Kementerian Kesehatan (Kemenkes), BPJS Kesehatan, hingga organisasi profesi berjumlah antara puluhan hingga bisa 100 orang. Dia menyebut, masalah yang dialami lembaga asuransi sosial itu akan diurai satu per satu.
Di antaranya masalah pembiayaan penyakit jantung kardiovaskular yang tagihannya hingga Rp 10 triliun. Karena itu, Terawan mengatakan, ia beserta Dirut BPJS Kesehatan akan menghubungi Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) dan dokter spesialis kardiovaskular (KKV) untuk membahas masalah jantung.
Organisasi profesi ini, dia melanjutkan, diajak untuk duduk bersama dengan pihaknya. "Kalau mereka sungkan datang ke Kemenkes, maka saya dan dirut BPJS Kesehatan yang mendatangi kantor organisasinya," ujar dia.
Terawan mencontohkan, jika persoalan jantung saja bisa diatasi, pengeluaran BPJS Kesehatan untuk pembiayaan pelayanan kesehatan kardiovaskular sebesar Rp 10 triliun bisa ditekan. Kendati demikian, Terawan tidak menargetkan tenggat waktu berapa lama tim kecil ini bekerja.
Ia mengklaim, tim ini bergerak cepat dan diharapkan bisa segera mengemukakan secara terbuka apa saja langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengatasi hal ini.
Selain itu, BPJS Kesehatan berupaya menekan defisit dengan bauran kebijakan, termasuk memitigasi fraud dan mengatur strategi purchasing.
Rencana diberlakukannya cost sharing layanan biaya kesehatan juga tengah dibicarakan. Terakhir, koordinasi benefit jaminan sosial lain, seperti BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, Asabri, dan Jasa Raharja juga tengah dijajaki.
Pihak BPJS Kesehatan sebelumnya menyatakan, ada perubahan proyeksi defisit BPJS Kesehatan pada 2019 dari yang sebelumnya Rp 28 triliun menjadi Rp 32,8 triliun.
Per akhir Agustus 2019, tunggakan klaim BPJS Kesehatan kepada rumah sakit mencapai Rp 11 triliun. Angka tersebut diperkirakan semakin membengkak per akhir September 2019 mengingat ada tambahan denda 1 persen dari total tunggakan klaim.
Pemerintah sebelumnya mewacanakan kenaikan iuran BPJS guna menipiskan defisit tersebut. Kendati demikian, menurut Fahmi, Presiden Joko Widodo belum meneken keputusan presiden terkait hal itu.
Terkait defisit BPJS, Terawan juga bertekad menyumbangkan seluruh gaji pertamanya untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Hal itu, menurut dia, menjadi penanda gerakan moral membantu menanggulangi defisit BPJS.
Dalam kesempatan yang sama, Fachmi mengapresiasi inisiasi gerakan moral menkes. "Itu sangat out of the box, beliau (Terawan) tiba-tiba bilang ingin menyumbangkan gaji pertama dia untuk masuk dalam program yang dikelola BPJS Kesehatan dan kami menyatakan akan menyiapkan regulasinya, mekanismenya seperti apa," ujarnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan akan melakukan evaluasi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang difokuskan pada kesejahteraan masyarakat sejalan dengan apa yang telah dicanangkan melalui 5 Visi Presiden Joko Widodo. Hal tersebut ia ungkapkan pada kamis (24/10) di Makassar saat transit sebelum melakukan kunjungan kerja ke Papua mendampingi Presiden Jokowi.
Mendagri meminta kepada pemerintah daerah untuk fokus pada belanja yang produktif, seperti belanja infrastruktur dan bentuk-bentuk pelayanan yang lebih menyentuh pada kesejahteraan masyarakat.
Agenda pertemuan kemarin adalah langkah pertama Terawan terkait defisit BPJS Kesehatan selepas dilantik pada Rabu (23/10).
"Kalau sehari, ya sehari selesai bertugas, tetapi kalau tidak bisa sehari, ya sepekan. Yang jelas tim ini akan bergerak cepat karena melihat situasinya tidak memungkinkan duduk-duduk manis,maka tim akan bekerja keras sesuai arahan Presiden Joko Widodo (mengatasi masalah JKN-KIS)," kata Terawan yang eks direktur RSPAD Gatot Subroto ini.
Dalam kesempatan yang sama, Fachmi mengaku tidak mau lancang memberikan komentar bagaimana tim ini bekerja secara teknis,"Tunggulah.Yang jelas selama ini Kementerian Kesehatan selalu terlibat dalam hal ini melalui Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, dan direktur jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes dan bekerja sama dengan kami melalui direktorat keuangan investasi, direktorat jaminan pelayanan kesehatan, direktorat terkait kepesertaan," kata dia.
"Kalau saya pribadi, akan menyerahkan gaji pertama saya sebagai menkes dan tunjangan kinerja saya. Saya sudah menyetujuinya dan menyampaikan pada Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan (Oscar Primadi)," kata dia.
Ia juga mencontohkan, dari alokasi APBD yang langsung bersentuhan dengan kesejahteraan masyarakat bahwa pemda akan diminta ikut serta mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menanggulangi defisit BPJS Kesehatan sebagaimana sesuai ketentuan yang diatur dalam UU Kesehatan.
(Rpk/ar)
