Ingin Adanya Check and Balances Terhadap Kekuasaan Sandiaga Kurang Sreg Jika Semua Parpol Bergabung ke Koalisi Jokowi

Media Apakabar.com
Jumat, 18 Oktober 2019 - 10:05
kali dibaca
Sandiaga Uno di kediamannya Jalan Pulombangkeng, Jakarta, Kamis (17/10/2019)(KOMPAS.com/Haryantipuspasari)


Mediaapakabar.com-Ingin ada yang melakukan check and balances terhadap roda kekuasaan sehingga demokrasi akan menjadi lebih kuat,,Politikus Partai Gerindra Sandiaga Salahuddin Uno mengaku kurang sreg apabila semua partai politik bergabung ke koalisi pendukung pemerintah.

"Kita kasih masukan yang konstruktif dan bersahabat sehingga lima tahun ke depan ini masyarakat bisa fokus, enggak gaduh politiknya, enggak pecah belah.Pemerintah itu butuh masukan kok," ujar Sandiaga di kediamannya,Jalan Pulombangkeng,Kebayoran Baru, Kamis (17/10/2019).dilansir kompas.com.

Menurut Sandi, kritik dan masukan kepada pemerintah, tidak bisa hanya diutarakan oleh parpol yang menjadi pendukung.Apalagi, saat ini media sosial sangat berkembang pesat dan sudah menjadi salah satu sarana kritik dan masukan bagi pemerintah.

Sandiaga mengaitkan pernyataannya tersebut dengan fenomena buzzer politik yang kritik dan masukan mereka seringkali mendistorsi aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, ia merasa kritik, masukan dan kontrol harus datang dari pihak yang benar, yaitu salah satu kekuatan politik di Indonesia sendiri.

Ia sekaligus menyinggung masyarakat yang lebih menginginkan adanya kekuatan politik besar di luar pemerintah demi mengontrol jalannya kekuasaan.

Ia yakin keinginan masyarakat itu sudah terlepas dari narasi rivalitas pesta demokrasi yang sudah lewat.Sandi yakin masyarakat pasca-Pilpres 2019 sudah bersatu dan ingin pemerintahan ke depan berjalan kuat dengan adanya kelompok yang melakukan kontrol ketat dan berasal bukan dari bagian pendukung pemerintah.

Diberitakan, Partai Gerindra sudah menyerahkan mandat kepada Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina sekaligus Ketua Umum untuk menentukan sikap politik partai dalam lima tahun ke depan.

Dengan demikian, Prabowo memegang kewenangan penuh untuk menentukan apakah Partai Gerindra akan bergabung dengan koalisi parpol pendukung pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

Kendati demikian, Prabowo belum memutuskan sikap politiknya secara tegas soal wacana koalisi atau oposisi. Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani belum dapat memastikan kapan Prabowo mengumumkannya secara resmi. Ia hanya menegaskan bahwa seluruh kader Partai Gerindra akan mendukung apapun keputusan Prabowo.

"Kami semua bertekad berada di belakang beliau apa yang menjadi keputusan," kata Muzani. Muzani kemudian mengungkap adanya kemungkinan Prabowo akan melanjutkan komunikasi dengan Presiden Jokowi terkait koalisi.

(ar)
Share:
Komentar

Berita Terkini