|

Hindari Anak Korban Eksploitasi Politik , Ini yang Dilakukan KPA dan LPA....

Kali Dibaca
Doc,apkabar
Mediaapakabar.com-  Mengingat banyaknya anak-anak usia sekolah  dilibatkan dalam aksi unjuk rasa bersama mahasiswa di Gedung DPR-RI,  mendesak Komnas Perlindungan Anak dan  Lembaga Perlindungan Anak (LPA) se'Nusantara  untuk mendirikan Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik di Jakarta dan diberbagai kantor perwakilan Komnas Perlindungan Anak di daerah.

Ketua Umum Komnas Perlindungan Arist Merdeka Sirait dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan anak usia sekolah SMP dan SMK dari berbagai daerah dengan dipersenjatai bom molotop, gir sepeda motor, sajam  dan batu  patut segera dihentikan.

Sebab  kedudukan anak dalam ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak   junto UU RI Momor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi dari eksploitasi dan pemanfaatan anak untuk tujuan  politik elite. Dengan demikian segala bentuk kegiatan politik yang melibatkan anak dalam mencapai tujuan elite dan kepentingan  politik orang atau kelompok orang dan organisasi  harus dihentikan. Siapapun pelaku intelektual dibelakang pengorganisasian ana usia sekolah itu dalam unjuk rasa itu.

Komnas Perlindungan Anak dengan segala konsekuensinya akan megambil peran menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi politik. Mengingat aksi unjuk rasa yng melibatkan anak terstruktur, sistematis, terorganisir dan berkesinambungan
"tidak ada alasan untuk tidak  berbuat menghentikannya. Oleh karenya,  segala bentuk kekerasan,  penanaman paham-paham radikalisme,  ujaran kebencian dan pengabaian terhadap hak anak harus dihentikan. Sebab melibatkan dan memanfaatkan anak dalam kegiatan politik adalah merupakan kejahatan terhadap anak,  demikian disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan
Anak Arist Merdeka kepada sejumlah media di Jakarta Rabu 02/10.

Lebih jauh Arist menegadkann bahwa tujuan didirikannya Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik di Jakarta  dan di berbagai daerah adalah untuk merespon keluhan masyarakat  terhadap banyaknya anak hilang pasca aksi unjuk rasa, serta memberikan informasi keberadaan anak..

Disamping itu, kehadiran Pos Pengaduan dimaksudkan untuk memberikan dampingan hukum, bantuan  psikososial dan re integrasi anak dala keluarga.

Pendirian Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik juga dikordinasikan dengan Direskrimum Polda Metrojaya melalui program kerjasama tukar informasi anak korban eksploitasi politik dengan  Kasubdit Renakta Polda Metrojaya.

Untuk menindaklanjuti  antisipasi supply anak-anak dari Cianjur dan Sukabumi  melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI,  Komnas Perlindungan Anak juga membangun kerjasama dan koordinasi dengan Polresta Sukabumi dan Polres Cianjur.

Bagi keluarga dan masyarakat yang kehilangan anak pasca unjuk rasa di  gedung DPR-RI dapat menghubungui Pos Pengaduan Komnas Perlindungan Anak untuk  anak korban Eksploitasi Politik di Jalan TB. Simatupang No. 33 Pasar Rebo Jakarta Timur telepon (02) 841 6157 - 0 8 1 3 9 4 655 389. Dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing kota, kabupaten dan propinsi.(dani)
Komentar

Berita Terkini