 |
| Doc,apkabar |
Ketua Umum Komnas Perlindungan Arist Merdeka Sirait dalam keterangan persnya menyebutkan bahwa gelombang aksi unjuk rasa yang melibatkan ribuan anak usia sekolah SMP dan SMK dari berbagai daerah dengan dipersenjatai bom molotop, gir sepeda motor, sajam dan batu patut segera dihentikan.
Sebab kedudukan anak dalam ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor : 33 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak junto UU RI Momor : 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) harus dilindungi dari eksploitasi dan pemanfaatan anak untuk tujuan politik elite. Dengan demikian segala bentuk kegiatan politik yang melibatkan anak dalam mencapai tujuan elite dan kepentingan politik orang atau kelompok orang dan organisasi harus dihentikan. Siapapun pelaku intelektual dibelakang pengorganisasian ana usia sekolah itu dalam unjuk rasa itu.
Komnas Perlindungan Anak dengan segala konsekuensinya akan megambil peran menjadi garda terdepan untuk memberikan pembelaan dan perlindungan bagi anak korban eksploitasi politik. Mengingat aksi unjuk rasa yng melibatkan anak terstruktur, sistematis, terorganisir dan berkesinambungan
"tidak ada alasan untuk tidak berbuat menghentikannya. Oleh karenya, segala bentuk kekerasan, penanaman paham-paham radikalisme, ujaran kebencian dan pengabaian terhadap hak anak harus dihentikan. Sebab melibatkan dan memanfaatkan anak dalam kegiatan politik adalah merupakan kejahatan terhadap anak, demikian disampaikan Ketua Umum Komnas Perlindungan
Anak Arist Merdeka kepada sejumlah media di Jakarta Rabu 02/10.
Lebih jauh Arist menegadkann bahwa tujuan didirikannya Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik di Jakarta dan di berbagai daerah adalah untuk merespon keluhan masyarakat terhadap banyaknya anak hilang pasca aksi unjuk rasa, serta memberikan informasi keberadaan anak..
Disamping itu, kehadiran Pos Pengaduan dimaksudkan untuk memberikan dampingan hukum, bantuan psikososial dan re integrasi anak dala keluarga.
Pendirian Pos Pengaduan Anak Korban Eksploitasi Politik juga dikordinasikan dengan Direskrimum Polda Metrojaya melalui program kerjasama tukar informasi anak korban eksploitasi politik dengan Kasubdit Renakta Polda Metrojaya.
Untuk menindaklanjuti antisipasi supply anak-anak dari Cianjur dan Sukabumi melakukan unjuk rasa di gedung DPR RI, Komnas Perlindungan Anak juga membangun kerjasama dan koordinasi dengan Polresta Sukabumi dan Polres Cianjur.
Bagi keluarga dan masyarakat yang kehilangan anak pasca unjuk rasa di gedung DPR-RI dapat menghubungui Pos Pengaduan Komnas Perlindungan Anak untuk anak korban Eksploitasi Politik di Jalan TB. Simatupang No. 33 Pasar Rebo Jakarta Timur telepon (02) 841 6157 - 0 8 1 3 9 4 655 389. Dan Lembaga Perlindungan Anak (LPA) di masing-masing kota, kabupaten dan propinsi.(dani)
.jpeg)
