|

Gelar Pertemuan, Tito- Mahfud Bahas Rencana Pemekaran Papua

Kali Dibaca
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian usai menemui Menko Polhukam Mahfud MD di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (29/10/2019). (KOMPAS.com/CHRISTOFORUS RISTIANTO)
Mediaapakabar.com-Menko Polhukam Mahfud Md melakukan pertemuan dengan Mendagri Tito Karnavian bahas pembentukan provinsi baru dan kondisi keamanan saat ini di Papua.

Sebelumnya,Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan.

Seperti diketahui saat ini di Papua hanya ada Papua dan Papua Barat.
Sebelum melakukan pemekaran, Mahfud mengatakan, pihaknya akan melakukan analisis terlebih dahulu. Tujuannya untuk memetakan penduduk, dan melihat asimilasi orang gunung dan pantai.

“Sehingga Papua itu nantinya tidak hanya seperti sekarang, Papua Barat. Tapi ada Papua Selatan dan mungkin lain-lain agar rentang kendalinya dan pengelolaan pembangunan di sana bisa secara efektif dilakukan,” katanya di kantornya, Jakarta, Selasa (29/10) dilansir merdeka.com.

Mantan Menteri Pertahanan ini menegaskan, tentu akan ada pencabutan soal moratorium terkait pemekaran. Walaupun Tito sudah setuju, Kemenko Polhukam dan DPR juga akan mempelajari dulu tentang rencana tersebut.

“Bagaimana nanti di Kemenko Polhukam, bagaimana nanti di DPR, tentu saja sebelum ke itu semua dan sesudah itu semua bagaimana Presiden kan begitu. Analisis di situ nanti akan di dalami,” tutup Mahfud.

Sri Mulyani Tunggu Kepastian Hukum Provinsi Baru Papua Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara soal rencana pembentukan provinsi baru di Papua.

Dia mengaku belum menghitung berapa besar biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan tersebut. Kementerian Keuangan masih menunggu kepastian hukum terkait rencana tersebut.

“Kan kalau ada pemikiran atau arah keputusan politik, dalam rangka pembentukan daerah provinsi baru, tentu ada langkah-langkah dari sisi legal, peraturan untuk mendukungnya dan nanti implikasi anggarannya,” ujarnya di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (29/10).

Dia mengatakan, penganggaran provinsi baru itu tidak akan menggunakan anggaran 2019 sebab tahun ini akan segera berakhir dalam 2 bulan ke depan. Anggaran akan didesain kemudian di tahun-tahun mendatang.

“Saya tidak tahu, anggaran kan di 2019 tinggal 2 bulan lagi. Dari sisi seberapa politik itu diterjemahkan dalam hukum dan kemudian membentuk pemerintahan baru dan konsekuensinya,” jelas Sri Mulyani.

Meski demikian Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, pembangunan kelengkapan provinsi baru akan dilakukan secara bertahap. “Kan semuanya tidak harus baru, karena dari sisi gedung pemerintah dan lain-lain menggunakan yang ada dulu. Bertahap bisa dipenuhi," tandasnya.

(ar)

Komentar

Berita Terkini