 |
| Guru Besar Hukum Ekonomi USU Bismar Nasution. Dilansir dari Intai News. Ist |
Usulan Revisi UU KPK oleh sidang Paripurna DPR RI, dianggap tanpa mengindahkan aspek transparansi, aspirasi dan partisipasi publik dan elemen masyarakat. Untuk itu menolak RUU KPK yang dari tangan Presiden Jokowi diserahkan ke DPRD RI.
Dilansir dari Intai News, Kamis (12/9/2019) Salah seorang Guru Besar Hukum Ekonomi USU Bismar Nasution menekankan pentingnya kajian lebih dalam terkait revisi tersebut.
Menurut Ketua Pusat Studi Anti Korupsi-Anti Money Laundering USU itu, mendadaknya revisi Undang-Undang KPK mengakibatkan munculnya peraturan yang multitafsir di lapangan.
“Karena pembuatan hukum yang kilat atau tergesa-gesa akan dapat mengakibatkan hukum menjadi tidak efektif, yang pada gilirannya membuat apa yang diinginkan hukum itu tidak tercapai,” katanya.
Dengan demikian, sambung Bismar, agenda nyata anti korupsi tanpa disertai hukum yang memadai dapat dipastikan merupakan resep bagi pelemahan anti korupsi dan dapat memicu bertambah maraknya korupsi di negeri tercinta ini.
Bismar dan sejumlah dosen USU pun menentang setiap usaha yang ingin melemahkan pemberantasan korupsi dan KPK. Nama-nama pakar dan dosen USU yang menentang revisi UU KPK tersebut:
1. Ningrum Sirait (Fak Hukum),
2. Mahmud Mulyadi (Fak Hukum),
3. Agusmidah (Fak Hukum).
4. Mahmul Siregar (Fak Hukum),
5. Hasyim Purba (Fak Hukum),
6. Budiman Ginting (Fak Hukum),
7. Edy Ikhsan (FH USU),
8. Mohammad Siddik (FH USU),
9. Chairul Bariah (FH USU),
10. Afrita (FH USU),
11. Suhaidi (FH-USU),
12. Maria (FH-USU),
13. Bismar Nasution (FH USU),
14. Syafruddin Kalo (FH USU),
15. Rosnidar Sembiring (FH USU),
16. Robert (FH USU),
17. Jelly Leviza (FH USU),
18. Rosmalinda (FH USU),
19. Boy Laksamana (FH-USU),
20. Arif (FH-USU),
21. Linda Elida (Fisip-USU),
22. Syarifah Lisa Andriati (FH USU),
23 Vita Cita (FH USU),
24.Tri Murti Lubis (FH USU),
.jpeg)
.jpeg)
