 |
| Doc.apkabar |
Ketua Umum PMS Indonesia Mbelin Brahmana mengatakan alasan pihaknya menyurati ke Presiden Jokowi karena ketidakpuasan terhadap keputusan Kementerian PUPR. Selain itu, elemen masyarakat Karo sudah menyampaikan aspirasi di depan Istana Jakarta dan DPRDSU.
"Kita tahu aspirasi ini disampaikan ke Kementerian PUPR, sedangkan kementerian sudah membatalkan rencana pembangunan jalan tol Medan-Berastagi di APBN 2020," kata Mbelin, Rabu (28/8).
Oleh sebab itu, pihaknya dalam waktu dekat ini menyampaikan langsung kepada Presiden Jokowi. Sebelumnya pihak PMS sudah bertemu dengan tokoh masyarakat, HMKI, ICK, IAMAKA USU, PWBS, Moderamen GBKP, BPK, Makamulia, Lembaga Karo Ersinalsal, FK3, Kamka, dan lainnya membahas masalah ini.
Dalam surat itu nantinya, kata Mbelin, akan ditandatangani seluruh tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Menurutnya jalan tol tidak jadi dibangun, setidaknya jalan alternatif lainnya dibuka ataupun bangun jembatan layang.
Ia mengatakan bunyi isi surat itu membutuhkan perhatian dari Presiden Jokowi terkait rencana pembangunan jalan tol yang telah dibatalkan, karena jalur Medan-Berastagi ini selalu macet hingga berjam-jam.
"Jalan nasional ini yang melintas bukan hanya dilalui masyarakat Karo saja, tapi seluruh masyarakat luas untuk menuju Pakpak Bharat, Dairi, Tobasa hingga Aceh Tenggara," ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Umum PMS Indonesia Dr Bengkel Ginting menambahkan pihaknya mengutamakan aspirasi itu disampaikan langsung ke pengambil keputusan yaitu Presiden.
Surat yang mau disampaikan kepada Presiden sedang dipersiapkan. "Isi dari surat itu menjelaskan bahwa memang perlu perhatian bapak Presiden, karena jalur Medan-Berastagi tidak mampu lagi menampung volume mobil yang melintas," ungkapnya.
Menurutnya, jalan tol ataupun jalan layang ini dibangun sangat penting untuk mengatasi sumber kemacetan yang selama ini telah terjadi. "Salah satu solusi jangka pendek adalah membangun jalan layang dan pelebaran badan jalan di tikungan yang sulit dilalui truk tronton," tuturnya.
Sebelumnya seribuan warga 13 elemen masyarakat dari 6 kabupaten di Sumut (Karo, Dairi, Pakpak Bharat, Simalungun, Humbahas dan Samosir) yang tergabung dalam Formanas (Forum Masyarakat Nasional) unjuk rasa ke DPRD Sumut, Selasa (27/8), menuntut lembaga legislatif dan Gubernur Sumut Edy Rahmayadi untuk bersama-sama berjuang merealisasikan pembangunan jalan tol mupun jembatan layang di jalur Medan-Berastagi ke Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) di Jakarta.
Adapun dari 13 elemen masyarakat tersebut, masing-masing Partuha Maujana Simalungun di Medan, Ikatan Mahasiswa Karo, Himapsi (Himpunan Mahasiswa Pemuda Simalungun), Kelompok Pedagang Sayur dan Buah di 50 Pasar di Medan, Mamre GBKP, Transportasi Angkutan Umum, Pedagang Pasar Tradisional, Himpunan Pedagang Sayur dan Buah Pasar Induk, Forum Gerakan Pemuda dan Masyarakat Karo, Forsase (Forum Seniman Karo Ermediate), Jambur Pergerakan Sienterem dan Forum Masyarakat Samosir di Medan.(ogi bukit)
.jpeg)
