 |
| doc.apkabar |
Kedewasaan ini dibuktikan di Pemilu langsung baik Pilpres dan Pilkada. Bahwa dinamika politik yang tinggi, syarat dengan politik identitas (Sara) tetapi tidak sampai pada konflik horizontal yang berkepanjangan.
"Ini juga buah dari hasil proses pendidikan politik di Indonesia selama 74 tahun yang telah melewati tiga era besar," kata Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sumut Aswan Jaya, Rabu (14/8).
Pertama era orde lama, proses pendidikan di era ini ditandai dengan keterbukaan ideologi. Masyarakat Indonesia diberi kesempatan oleh negara untuk belajar banyak tentang berbagai ideologi politik dunia.
Sehingga kecerdasan politiknya berbasis ideologi. Memang, konsekuensi dari kesadaran idelogi dalam berpolitik dinamikanya begitu sangat tinggi sampai pada pertarungan fisik baik horizontal maupun vertikal (negara).
Kedua, era orde baru. Dimasa ini, belajar dari berbagi konflik politik ideologis, negara melakukan pembatasan terhadap proses pendidikan politik yang berbasis ideologi. Politik hanya di letakkan sebagai sebuah proses untuk melegitimasi sekelompok orang untuk tetap berkuasa.
Akibatnya kesadaran politik bergeser pada kesadaran politik pragmatis. Era ini telah memenjarakan kesadaran politik ideologis. Walau kesadaran ini tetap hidup dalam gerakan politik bawah tanah, terbukti saat meledak di momentum reformasi.
Ketiga, era reformasi. Di era ini, kombinasi antara pendidikan politik ideologis dan pragmatis. Saat sistem demokrasi di buka selebar-lebarnya maka dua kecenderungan itu (ideologis dan pragmatis) muncul secara bersamaan.
Satu sisi menjual produk ideologis dan disisi lain menawarkan politik uang yang dilakukan oleh orang dan kelompok yang sama. Tetapi semua berjalan dengan baik tanpa ada yang tercederai.
"Itulah mengapa diusia 74 tahun Indonesia merdeka, politik Indonesia telah mencapai tingkat kedewasaan. Riak-riak yang terjadi harus dilihat dalam kerangka kesadaran yang ideologis tanpa meninggalkan unsur-unsur pragmatisme," ungkapnya.(ogi bukit)
