 |
| Ist |
Namun, Presiden masih merahasiakan lokasi dan provinsi spesifik yang bakal menjadi ibu kota baru. Dilansir dari Kompas, Kamis (22/8/2019), ibu kota baru akan mengusung visi sebagai katalis peningkatan peradaban manusia Indonesia.
Dokumen tersebut berlogo Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di sudutnya. Saat dikonfirmasi, Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja membenarkan dokumen tersebut. Namun, ia memastikan bahwa dokumen yang beredar masih sebatas gagasan.
"Masih konsep desain," kata Endra.
Lantas, seperti apa wajah ibu kota baru versi dokumen itu? Setidaknya ada tiga pendekatan yang dijabarkan dari visi yang ada. Pertama, mencerminkan identitas bangsa. Dalam hal ini identitas bangsa akan diterjemahkan dalam urban design secara filosofis dari pilar-pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan UUD 1945.
Identitas bangsa akan tergambar melalui desain morfologi dan fungsi-fungsi kota. Kemudian, ruang-ruang bagi aktivitas masyarakat yang mendorong prinsip gotong royong dan fungsi-fungsi serta wadah yang melestarikan sejarah dan budaya bangsa.
Sebagai visualisasi gagasannya, akan dibangun sebuah lapangan lengkap dengan Monumen Pancasila di tengahnya. Lapangan tersebut berada di kawasan inti pusat pemerintahan berbentuk lingkaran yang di bagian tengah terdapat bintang dan sebuah menara tinggi menjulang. Pendekatan kedua ialah mewujudkan keberlanjutan sosial-ekonomi-lingkungan.
Sebagai outcome dari integrasi ketiga aspek tersebut, pembangunan yang dilakukan akan meminimalkan intervensi terhadap alam.
Selain itu, ada lima pemikiran lain, yakni mengintegrasikan ruang-ruang hijau dan biru; mempertahankan keberadaan hutan Kalimantan (city in the forest); memperbanyak public dan community spaces; mengadopsi new urbanism dan green building/infrastructure; terakhir, kualitas ruang yang mendorong kreativitas dan produktivitas masyarakat.(ni)
