|

Cegah Penyelundupan Pertanian, Kementan Gandeng Kepolisian RI

Kali Dibaca
doc,apkabar
Mediaapakabar.com- Kementerian Pertanian (Kementan) melalui Badan Karantina Pertanian (Barantan) melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kepolisian RI di Auditorium Gedung D, Jakarta Selatan, Rabu (17/7/2019).

Kepala Barantan Kementan, Ali Jamil, mengatakan kerja sama ini meliputi pengawasan barang dan penindakan pelanggaran seperti penyelundupan.

"Sesuai dengan undang-undang yang ada, tugas kami adalah untuk menjaga keluar masuknya hama penyakit hewan karantina dan organisme pengganggu tumbuhan yang masuk melalui penyelundupan sedangkan untuk penindakan kita berkoordinasi dengan pihak kepolisian," katanya.

Sejauh ini jumlah petugas yang tersebar pada unit Barantan di seluruh Indonesia masih sangat kurang. Apalagi, mereka diberi tugas untuk melakukan pengawasan secara ketat. Jika ditotal, jumlahnya kurang lebih mencapai 3.800.

"Jumlah sebesar itu pasti tidak akan cukup untuk mengawal seluruh negeri kita yang luas ini. Maka itu, tugas ini tidak bisa dipikul sendiri, tapi harus memakai tangan pihak lain atau dari kepolisian, termasuk juga dari TNI dan Kejaksaan," katanya.

Asisten Kapolri Bidang Operasi (Asop Kapolri), Irjen Pol. Martuani Sormin Siregar menambahkan pihaknya sudah memerintahkan seluruh jajaran Polda di seluruh daerah, khususnya wilayah perbatasan untuk memeriksa setiap bahan pangan yang masuk melalui laut, udara, dan darat.

"Saya perintahkan seluruh anggota agar melindungi alam hayati kita. Dijaga bersama TNI dan pihak lainya. Khusus di Papua, tadi sudah saya sampaikan bahwa ada lima kabupaten terpanjang yang harus mendapat penjagaan," katanya.

Hasil pemetaan sementara wilayah Kalimantan dan Sumatera masih berstatus rawan sebagai akses penyelundupan. Maka itu, penjagaan di sana sudah diperketat melalui pos penjagaan yang didirikan.

Adapun data pengawasan dan penindakan Barantan mencatat bahwa sejak tahun 2017 kementan menindak 40 kasus dengan barang bukti 92 ton komoditas strategis seperti beras, bawang, dan telur ilegal di wilayah Jayapura, Jambi, Pekanbaru, serta Entikong.(WE)
Komentar

Berita Terkini