 |
| Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan dalam Rapat Evaluasi Pendistribusian LPG.(doc:apakabar) |
Dihadapan peserta rapat yang hadir, Bupati menjelaskan agar seluruh 'stakeholder' segera mengatasi beberapa kendala yang sedang dihadapi masyarakat terutama dalam hal kebutuhan LPG 3 Kg.
"Sesuai dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 08 Tahun 2019 tentang Pimbinaan dan Pengawasan Pendistribuasian LPG tertentu,maka semua harus responsif terhadap masalah-masalah yang meresahkan masyarakat.
Salah satu yang perlu diperbaiki adalah pada sistem pendistribusian khususnya pengecer yang menjual LPG 3 Kg jauh di atas harga yang telah ditetapkan," awal arahan Bupati.
Dalam kesempatan itu Bupati Nikson menekankan keseriusan dan kerjasama yang baik dari para agen dan pangkalan LPG serta tidak bertele-tele dalam pendistribusiannya
"Kita tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi kepada agen dan pangkalan yang tidak mengikuti prosedur dan ketentuan.Penyaluran LPG 3 Kg ini harus tepat sasaran,Kita tidak mau lagi mendengar ada ribut-ribut dalam hal LPG 3 Kg.
Rapat Evaluasi Pendistribusian LPG yang diikuti Asisten Pembangunan dan Perekonomian Osmar Silalahi, Kepala Dinas PMD Donny Simamora dan Kabag Perekonomian Fajar M.Gultom.
Bupati juga menjelaskan perlunya peran aktif Badan Usaha Milik Desa dalam pendistribusian dan kedepannya perlu dibentuk juga Badan Usaha Kelurahan.
"Pada priode ke-2 ini kita akan melakukan perbaikan sistem termasuk BUMDes dan 'stakeholder',Apa yang kita putuskan dalam pertemuan ini agar dilakukan dengan baik.
Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat," ucap Bupati mengakhiri arahannya.
(ganda)
.jpeg)
