 |
| Bara Hasibuan. Foto: Kompas.com |
Semua berawal karena sikap Bara Hasibuan yang berbeda di Pilpres 2019. Puncaknya, sikap Waketum PAN itu dinilai bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai karena mendukung calon petahana Joko Widodo.
Makin panas karena Bara Hasibuan menganggap hasil quick count Pilpres 2019 sebagai suara rakyat atau 'people have spoken' jika meminjam bahasa anggota DPR itu.
"Siapa pun yang tidak patuh terhadap hasil Rakernas PAN yang memutuskan mendukung pasangan Prabowo-Sandi, maka partai harus memberikan sanksi yang tegas. Apalagi kalau dia elite partai yang seharusnya memberikan contoh yang baik untuk taat terhadap keputusan partai," ujar Wasekjen PAN Soni Sumarsono yang ikut terlibat dalam petisi, seperti yang dikutip Detik.com, Senin (29/4/2019).
Senada dengan Soni, Ketua DPP PAN Yahdil Abdi Harahap 'geregetan' karena Bara dinilai menciderai partai. Seperti diketahui, Bara dengan jelas mendukung capres Jokowi meski PAN berkoalisi dengan capres Prabowo Subianto.
"Suara-suara pemecatan Bara sebenarnya sudah sejak lama sejak beliau terang-terangan mendukung 01, Pak Jokowi. Ini sebenarnya melanggar partai. Kebetulan ini pada saat yang sensitif ketika kader memaksimalkan suara partai dan menjaga dukungan ke 02. Ini mencederai partai," kata Yahdil.
Lalu, apakah Bara Hasibuan akan disanksi seperti permintaan ratusan kader PAN yang tertuang dalam petisi?
Wakil Ketua Dewan Kehormatan PAN Dradjad Wibowo mengaku sudah membahas sanksi terhadap Bara Hasibuan. Bara Hasibuan dinilai sudah mempermalukan PAN.
"Belum ada langkah formal. Tapi sebagai anggota Wanhor (Dewan Kehormatan) PAN bisa saya sampaikan bahwa sudah ada pembahasan informal mengenai sanksi kepada Bara," kata Drajad Wibowo kepada wartawan, Minggu (28/4).
"Apa yang dilakukan Bara itu mempermalukan PAN di hadapan semua pihak. Dalam koalisi pak Prabowo, PAN bisa dicurigai berkhianat. Dalam koalisi pak Jokowi, PAN dianggap oportunis. Rakyat pun banyak yang menganggap PAN itu plin-plan," imbuh dia.
Drajad menilai petisi itu bentuk reaksi pengurus PAN yang melihat Bara Hasibuan menyimpang keputusan Rakernas PAN 2018. Dalam Rakernas itu diketahui PAN mendukung Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019.
Sementara itu, Sekjen PAN Eddy Soeparno mengaku akan memanggil Bara Hasibuan untuk mengklarifikasi yang berbeda sikap politik di Pilpres 2019. Namun Eddy belum mengetahui detail isi petisi tersebut.
"Saya akan berbicara dengan Bara Hasibuan untuk mendapatkan klarifikasi. Bagaimanapun juga yang disampaikan Bara adalah pandangan pribadinya dan bukan sikap resmi partai, karena PAN kokoh berada di koalisi adil makmur," ucap Eddy.
Bara Hasibuan sendiri enggan memadamkan bara di tubuh PAN dengan menerima petisi tersebut. Dia melawan.
"Jadi, saya tetap tidak akan mundur. Saya sebetulnya tidak ingin terlalu menanggapi petisi itu, karena bagi saya tidak terlalu penting dan saya percaya apa yang saya lakukan itu benar demi memperjuangkan akal sehat di dalam PAN dan memperjuangkan soul, jiwa di dalam PAN," ujar Bara saat dihubungi, Minggu (28/4).
Bara balik mempertanyakan pengurus yang terlibat dalam petisi dan meminta mereka belajar sejarah berdirinya PAN.
"Saya minta orang-orang itu yang tanda tangan petisi untuk belajar lagi sejarah dari berdirinya PAN karena saya ikut mendirikan PAN dan mereka tidak ada satu pun yang terlibat, hampir semua tidak terlibat jadi mereka tidak tahu platform PAN," kata Bara.
Bima Arya sebagai sesama politikus PAN yang pro-Jokowi meminta sanksi bagi kader yang dianggap melanggar biarlah diputuskan dalam forum resmi. Bima berharap kader yang berbeda dukungan di Pilpres diberikan kesempatan menjelaskan sikapnya.
"Untuk soal sanksi bagi kader yang dianggap melanggar, saya kira juga harus diputuskan di forum partai resmi. Kader tentu berhak membuat petisi atau aspirasi, tapi keputusan nantinya ada di DPP. Sebaiknya tidak hanya membahas khusus persoalan Bara Hasibuan saja, karena kan banyak juga kader kader di daerah yang berbeda sikap politik Pilpres, termasuk Mas Soetrisno Bachir mantan Ketum PAN dan saya sendiri. Harus juga ada kesempatan untuk menjelaskan sikap yang berbeda tersebut," ujar Bima. (AS)
.jfif)
