Temu nasional Forum Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak (PUSPA) di Medan, 13/11/2018,foto-apakabar/dani |
Pentingnya pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas dan akses ekonomi kaum perempuan sebagai bagian dari pemenuhan target sustainable develpment goals (SDGS) dilakukan pemerintah Indonesia.
Ketua Forum Komunikasi PUSPA Sumatera Utara, Misran Lubis, pada penutupan Temu
Nasional yang dihadiri 400 peserta dari 33 provinsi.
Menyampaikan
soroton mengenai kualitas dan akses ekonomi perempuan tersebut didasarkan masih
adanya berbagai kendala yang dihadapi kaum perempuan memperoleh akses
permodalan maupun peningkatan kualitas usaha yang dilakukan perempuan terutama
di desa.
Seluruh peserta temu nasional yang dilaksanakan Kementerian
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini menyepakati enam point penting
yaitu, pentingnya pemerintah daerah mendorong kemudahan untuk mendapatkan akses
permodalan melalui rembuk desa dan alokasi dana desa serta memfasilitasi
kemudahan pengakuan hak cipta dan proses pemasaran produk yang dihasilkan
melalui regulasi.
“Kepada dunia
usaha diharapkan untuk mengaktivasi usaha-usaha kuliner berbasis standard
nasional Indonesia (SNI) serta adanya pelatihan usaha, bantuan teknologi dan
pelatihan dalam program desa serta keterlibatan dunia usaha dalam mendorong CSR
yang mudah diakses perempuan, khususnya perempuan kepala rumah tangga untuk
meningkatkan kualitas hidup dari berbagai bidang khususnya ekonomi” ujar Misran
didampigi panitia pelaksana, Lukman.
Mengenai
perlindungan anak, Temu Nasional yang dibuka resmi oleh Menteri Pemberdayaan
Perempuan dan Gubernur Sumatera Utara kemaren (12/11).
Dengan tema “Sinergi untuk Percepatan Pembangunan Pemberdayaan
Perempuan dan
Perlindungan Anak” tersebut dihadiri utusan
dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, lembaga swadya masyarakat
(LSM), pengusaha dan unsur media massa dari seluruh Indonesia.
Pentingnya pemerintah dan sektor swasta untuk
melibatkan anak dalam perencanaan pembangunan di berbagai lini, sehingga anak bukan hanya menjadi
objek pembangunan tapi sekaligus subjek sesuai tingkat kematangan mereka.
“Partisipasi
anak masih harus kita tingkatkan kuantitas dan kualitasnya, sehingga anak-anak
kita mulai dari kota hingga ke seluruh desa memiliki peran langsung dalam
pembangunan yang dilakukan disemua tingkatan” tegas Misran Lubis.
“Melalui forum
inilah nantinya partisipasi anak digiatkan termasuk keterlibatan anak memfasilitasi
kegiatan pendidikan non formal dan peningkatan kreatifits anak lainnya” pungkas
Misran Lubis.(dani)