 |
| foto: Ist |
Khususnya untuk kelas menengah ke bawah. Penyaluran gas ini ditujukan agar mempermudah masyarakat memperoleh bahan bakar gas.
Wali Kota Medan H. T. Dzulmi Eldin, diwakili Sekretaris Daerah Wirya Alrahman usai menghadiri acara Sosialisasi Pengawasan Bersama Penanganan Kegiatan Usaha Pengangkutan dan Niaga Gas Bumi Melalui Pipa, di Hotel Grand Aston Medan Jalan Balaikota No.1 Medan pada Jumat (23/11/2018)..
"Masyarakat menengah ke bawah dapat menikmati pipa gas ini dengan biaya murah dari pada harus membeli gas elpiji yang jauh lebih mahal," ujar Sekda.
Selanjutnya Sekda berharap, kita dapat mencontoh luar negeri yang dimana semua rumah tangga menggunakan pipa gas jauh lebih praktis dibanding menggunakan gas elpigi.
“Saya ingin negara kita ini dapat mencontoh luar negeri yang dimana semua rumah tangga menggunakan pipa gas yang lebih praktis,” pungkas Sekda.
Sebelumnya anggota Komite BPH Migas, Jugi Prajugio mengatakan, sosialisasi ini merupakan tindaklanjut dari Memorandum of Understanding (MoU).
Antara BPH Migas dengan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 02/MOU/KABPH/2018 dan Nomor : B/58/IX/2018 tertanggal 17 September 2018.
Tentang Pengamanan dan Penegakan Hukum dalam Rangka Pengawasan, Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa.
"Di sini saya jelaskan, BPH Migas tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan ketika terjadi penyelewengan pendistribusian. Tapi tugas BPH Migas mengatur dan mengawasi badan usaha sesuai izin usaha yang dimiliki," ungkapnya.
Sesuai kerjasama dengan BPH Migas tersebut, untuk itu, Kabagpatkerma Rokerma SOPS Polri, Kombes Pol Umardani meminta jajaran Polri di Polda Sumut pro aktif untuk mengantisipasi terhadap yang mengganggu operasi BPH Migas
Sosialisasi ini menghadirkan berbagai Narasumber, diantaranya Ketua Komisi VII DPR-RI, Gus Irawan Pasaribu, Mewakili Sops Polri, Kombes Pol Umar Dani, Pertagas, Ramses J Napitupulu, Dari Kementerian ESDM, Murdo Gantoro, dan Kadis ESDM Sumut, Zubaidi. (dani)
.jpeg)
.jpeg)
