 |
| Presiden Jokowi. Foto: Tribunnews |
Teguran disampaikan Jokowi saat membuka Kongres Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) di Jakarta, Rabu (17/10/2018).
Jokowi heran karena ia harus turun tangan langsung untuk menyelesaikan defisit yang melanda BPJS Kesehatan.
Padahal, menurut dia, masalah defisit ini harusnya bisa selesai di tingkat kementerian.
"Mestinya sudah rampunglah di (tingkat) Menkes, di dirut BPJS. Urusan pembayaran utang RS sampai Presiden. Ini kebangetan sebetulnya," kata Jokowi.
"Kalau tahun depan masih diulang kebangetan," tambahnya.
Jokowi mengatakan, sekitar sebulan lalu ia sudah memutuskan untuk menambah anggaran BPJS sebesar Rp 4,9 triliun lewat APBN.
Namun, dana talangan itu masih belum cukup untuk menutup defisit.
Presiden mengaku heran dengan kondisi itu.
"Ini masih kurang lagi. 'Pak masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 T', lah kok enak banget ini, kalau kurang minta, kalau kurang minta," kata Jokowi seperti yang dilaporkan Kompas.com.
Jokowi meminta BPJS untuk segera memperbaiki sistem manajemen yang ada. Jika sistem telah diperbaiki, Jokowi meyakini BPJS bisa terhindar dari defisit keuangan.
"Saya sering marahi Pak Dirut BPJS, tapi dalam hati, saya enggak bisa keluarkan, ini manajemen negara sebesar kita enggak mudah. Artinya Dirut BPJS ngurus berapa ribu RS. Tapi sekali lagi, kalau membangun sistemnya benar, ini gampang," kata Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menekankan kepada dirut rumah sakit yang hadir bahwa ia selalu mengecek langsung sistem jaminan kesehatan.
Bahkan, saat kunjungan ke daerah, Jokowi mengatakan kerap mendadak mendatangi rumah sakit tanpa memberitahu protokoler.
"Saya memang seperti itu. Saya mau kontrol mau cek. Dan suaranya, 'Pak ini utang kita sudah puluhan miliar belum dibayar (BPJS)'. Ngerti saya, jadi Pak Dirut RS enggak usah bicara banyak di media, saya sudah ngerti," kata Jokowi disambut tepuk tangan hadirin. (AS)
.jpeg)
