 |
| foto-apakabar/nor |
Kondisi ini menjadi modal utama mendorong perbaikan standar hidup. Karena pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi salah satu faktor pendorong menurunnya kemiskinan.
Terus menurunnya tingkat kemiskinan hingga satu digit, yakni 9,82 persen pada Maret 2018, namun jumlahnya secara absolut cukup besar karena Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia.
Selain itu, masyarakat dikategorikan rentan atau berpendapatan antara 1–1,5 kali garis kemiskinan masih cukup besar. Saat terjadi guncangan seperti sakit, kehilangan pekerjaan dan bencana alam. Mereka sangat rentan jatuh miskin.
Kemiskinan saat ini terkonsentrasi di daerah pedesaan dan Kawasan Timur Indonesia, dengan tantangan, seperti kondisi geografis, rentan terhadap bencana (longsor, gempa, tsunami dan sebagainya), serta keterbatasan akses layanan dasar, prasarana ekonomi dan institusi keuangan.
Untuk itu, pemerintah terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Kementerian PPN/ Bappenas berinisiatif menstandarkan kerangka kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dengan mengembangkan indeks ekonomi inklusif (Inclusive Economic Growth Index).
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam “Inclusive Economic Growth: Reducing Poverty and Inequality” forum, salah satu parallel event dalam rangka pertemuan tahunan IMF-Bank Dunia yang diadakan Kementerian PPN/Bappenas dan didukung oleh Ford Foundation, IFAD, dan ADB,di the Anvaya Resort, Kuta, Bali pada Rabu.
Forum tersebut berperan sebagai ajang menyamakan pemahaman mengenai pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta mencari solusi percepatan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan salah satu isu pembangunan di Indonesia.
Dalam forum yang sama, Presiden IFAD Gilbert F. Houngbo menyebut upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan di Indonesia harus dilakukan secara tuntas, dari hulu ke hilir.
“ Ekonomi inklusif sangat penting, untuk itu, sejak hampir 40 tahun lalu, IFAD dan Pemerintah Indonesia telah menginvestasikan lebih dari US$ 1 miliar untuk membantu lebih dari tiga juta rumah tangga pedesaan demi mewujudkan pertumbuhan ekonomi inklusif," ujarnya.
Sementara terkait upaya penanggulangan kemiskinan dan ketimpangan, Indonesia juga menyasar potensi besar pengelolaan dan pemanfaatan sistem keuangan syariah secara ekonomi makro.
Saat ini, keuangan syariah di Indonesia berkembang disektor perbankan, non-perbankan, pasar modal dan dana sosial. Sebagai negara dengan mayoritas beragama Islam, zakat dan wakaf dapat menjadi instrumen potensial pendukung pertumbuhan ekonomi inklusif di Indonesia.
" Zakat dapat mengurangi kesenjangan sosial secara konkret melalui distribusi aset dari orang yang berkewajiban (muzakki) kepada penerima (mustahik). Zakat juga dapat menjadi instrumen pengentasan kemiskinan dengan memanfaatkannya untuk pengembangan kegiatan ekonomi produktif kelompok miskin dan rentan,” ujar Menteri Bambang. (nor)
.jpeg)
