 |
| Mahasiswa dan warga pengungsi erupsi Sinabung asal Desa Berastepu |
Beberapa mahasiswa sebagai narator menyampaikan aspirasi pengungsi kepada DPRD Karo dan Bupati Karo bahwa semua penanganan pengungsi erupsi Sinabung tak pernah tuntas.
Tidak serius penanganannya membuat mulai dari pelaksanaan Relokasi pertama, Relokasi Mandiri (RM) tahap ke dua dan kini penanganan Relokasi tahap ke tiga tidak lepas dari persoalan-persoalan yang sama terus terjadi.
Dalam orasi pengunjukrasa, Kepada DPRD diminta pengungsi untuk segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) tentang bencana alam. Segera melakukan rapat dengar pendapat (RDP) prihal penanganan bencana erupsi Sinabung.
Sedangkan kepada bupati diminta untuk mempercepat proses relokasi tahap ke tiga di Siosar dan Relokasi Mandiri tahap ke II untuk 181 kepala keluarga (KK).
Memberikan alat dan bahan pertanian serta pendidikan terhadap petani korban erupsi Sinabung.
Memberikan beasiswa kepada mahasiswa korban erupsi Sinabung dengan jelas dan tepat sasaran. Meningkatkann pelayanan kesehatan dan pendidikan para korban erupsi Sinabung dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karo segera merealisasikan printah Presiden RI Joko Widodo (sewaktu datang ke Karo) agar bencana erupsi Sinabung yang telah berjalan 8 tahun segera tuntas dan mengusulkan agar dijadikan menjadi status bencana nasional.
Demikian orasi para pengunjukrasa disampaikan pimpinan dari mahasiswa dari berbagai universitas dari Medan, Irvan Yoanda Ginting didampingi puluhan warga asal desa Berastepu, Kecamatan Simpang empat dan dikawal puluhan aparat Polres Karo di gerbang masuk kantor bupati Karo, Jalan Veteran, Selasa (7/8) mulai pukul 12.00 Wib.
Pantauan mediaapakabar.com, sejak pengunjuk rasa berorasi di depan gerbang masuk kantor bupati, gerbang masuk kantor bupati ditutup dan dijaga puluhan aparat Polres Karo.
Dengan membentang spanduk di tanah di depan gerbang masuk, sejumlah mahasiswa yang berorasi sempat didatangi Kakan Satpol PP Hendrik Philemon Tarigan memberikan masukan kenapa bupati Karo tidak dapat menemui para pengunjukrasa.
Mendengar masukan itu, mahasiswa yang membawa beberapa ekor ayam langsung mencabik-cabik anak ayam itu dan sempat terjadi kerusuhan kecil dan para pengunjukrasa sempat menghalangi-halangi semua kenderaan yang melintasi di jalan nasional depan kantor bupati.
Tapi aparat Polres Karo dapat segera mengatasinya sehingga arus lalu lintas kembali berfungsi walau sedikit mengalami kemacatan.
Setelah beberapa jam para pengunjukrasa bertahan di depan gerbang kantor bupati, akhirnya pengunjukrasa diijinkan masuk,dan di terima di halaman depan kantor bupati dan bertemu Bupati Karo Terkelin Brahmana SH dan Kepala BPBD Karo, Martin Sitepu dan sejumlah pimpinan SKPD dan para Kabid di halaman kantor bupati.
Kepala BPBD Martin Sitepu didampingi Bupati Karo Terkelin Brahmana SH menegaskan bahwa, terkendalanya sebagian penanganan pengungsi erupsi Sinabung akibat administrasi belum siap dan gempa 7 SR Lombok.
“Belum selesai karena semua harus berdasarkan undang-undang. Kita tetap koordinasi dengan pusat. Tetapi terkendala dengan bencana gempa di Lombok. Karena pejabat di pusat fokus menangani bencana gempa di Lombok. Dari 181 KK belum diselesaikan karena kendala administrasi. Ada yang belum selesai yaitu berjumlah 52 kk,” jelas Martin.
“Yang selesai administrasinya, itu dulu diselesaikan. Yang belum selesai, itu kapan diselesaikan!, disitu pula diselesaikan, Pak,” jawab salah satu pengungsi Juna sembiring milala.
Ditambahkan bupati lagi agar, BPBD segera menyelesaikan permasalahan pengungsi tersebut. Bila diperlukan besok (maksudnya hari ini Rabu 8/8) bentuk team berangkat ke pusat,” tambah bupati meyakinkan para pengunjuk rasa dan akhirnya pengunjukrasa pun bubar membawa masing-masing pemikiran, indah terdengar, pahit dirasa.
“Derupsi gunung Sinabung sudah 8 tahun berjalan dan bencana gempa Lombok baru Minggu kemaren terjadi. Aneh, kalau penyebab bencana gempa Lombok disebutkan menjadi salah satu penyebab belum tuntasnya penanganan pengungsi erupsi Sinabung melalui program Relokasi Mandiri tahap ke II yang sudah lama berjalan,” ujar sejumlah warga bersungut-sungut meninggalkan halaman kantor bupati. (Rianto. g)
.jpeg)
