 |
| Sutan Siregar/sumut pos Rumah dinas Gubernur Sumut |
Pasalnya, proyek yang diduga asal jadi tersebut tidak hanya menggunakan anggaran APBD Sumut tahun 2018 tapi juga sarat KKN.
Gubsu Edy Rahmayadi di acara halal bi halal Idul Fitri yang dihadiri para pejabat Pemprovsu, ASN dan wartawan baru-baru ini, sempat menyoroti proyek pembangunan pendopo tersebut dalam penyampaian kata sambutan.
"Bangunan pendopo ini baru selesai dikerjakan. Tapi sudah banyak bangunannya yang keriting. Membangun rumah gubernur aja begini. Macam mana lagi kalau membangun rumah rakyat," ujar Edy.
Menyikapi hal ini, anggota DPRD SUMUT Sutrisno Pangaribuan yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi D, mendesak aparat penegak hukum baik polisi dan kejaksaan untuk melakukan pengusutan terhadap proyek yang diperkirakan Rp6,6 miliar itu.
Ia mengatakan bahwasanya pernyataan Gubsu tersebut sudah memberikan sinyal bagi aparat penegak hukum melakukan pengusutan.
Proyek amburadul yang ditangani Biro Umum itu pada saat Kabironya dijabat Faisal sebelumnya sudah banyak mendapat sorotan dari berbagai media massa di Medan. Namun sepertinya sorotan dari media massa itu tidak menjadi halangan dan digubris.
Dibagian lain secara terpisah, Plt Kabiro Umum Dwi saat dikonfirmasi wartawan pada Rabu (12/6/2019) tidak mau memberikan keterangan melalui HP. Begitu pula ketika hendak ditemui di ruang kerja Lantai 6 kantor Pemprovsu tidak berhasil.
(joel)
.jpeg)
