 |
| Hasil evaluasi ini langsung diserahkan Wakil Presiden RI Muhammad Jussuf Kalla kepada para Kepala Daerah bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/3). |
Menerima hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dari Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Repormasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Hasil evaluasi ini langsung diserahkan Wakil Presiden RI Muhammad Jussuf Kalla kepada para Kepala Daerah bertempat di Birawa Assembly Hall Hotel Bidakara Jakarta, Kamis (28/3).
Demikian disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sergai H Ikhsan saat mendampingi Bupati Sergai H Soekirman pada penerimaan hasil evaluasi SPBE langsung dari Jakarta.
Perhelatan akbar tersebut mengusung tema “ Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Terpadu dan Menyeluruh untuk Mencapai Birokrasi dan Pelayanan Publik yang Berkinerja Tinggi".
Turut hadir Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Menteri PANRB Syafruddin, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas RI Bambang PS Brodjonegoro, jajaran Kementrian, Kepolisian dan para Gubernur serta Kepala Daerah penerima hasil evaluasi SPBE.
Bupati Soekirman disela-sela kegiatan menyampaikan bahwa hingga saat ini Pemkab Sergai telah berkomitmen mengimplementasikan SPBE agar dapat memberikan pelayanan yang efektif dan efesien, transparan dan akuntabel bagi masyrakat.
“ Dengan implementasi SPBE ini akan menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) dan penguatan terhadap tata kelola pada setiap pemerintahan."
Mengenai Perpres Nomor 95 Tahun 2018 seperti yang disampaikan oleh Menteri PANRB, Pemkab Sergai sangat menyambut baik, karena Perpres ini akan menggiring kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan modern karena semua pelayanan birokrasi berbasis digitalisasi.
Sedangkan Wapres Muhammad Jusuf Kalla usai menyerahkan hasil evaluasi SPBE menyampaikan bahwa dalam era digitalisasi kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem pemerintahan yang berhasil.
Wapres berpendapat bahwa pada era digitalisasi, perilaku masyarakat dan pelayanan banyak berubah dalam berbagai sector baik hal perizinan.
Perbankan maupun perpajakan. Hal ini tentu membutuhkan system pengelolaan digital yang baik dari suatu institusi, sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat.
Jusuf Kalla berharap ada jaringan komunikasi nasional yang dapat mengintegrasikan informasi baik antar kementrian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
" Ke depan harapannya adalah bagaimana suatu bangsa bis alebih terpadu, lebih efisien, lebih cepat serta komunikasi layanan bisa lebih baik da nada standarisasi."
Sementara itu Menteri PANRB Syafruddin menyampaikan bahwa Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 terdapat sejumlah mekanisme tata kelola perkembangan negara di seluruh dunia sedang memasuki masa transisi super cepat.
Percepatan transformasi teknologi saat ini memasuki era revolusi 4.0, semakin tinggi perubahan teknologi merupakan kekuatan besar, maka teridentifikasi bahwa sesungguhnya kunci kesiapan pemerintah adalah bagaimana menyerap teknologi, katan Menpan.
Dalam forum tersebut disampaikan oleh Menpan Syafruddin, bagaimana membangun iklim pemerintahan dari pusat hingga ke daerah agar mampu mengambil peluang positif yang ditawarkan dengan kehadiran teknologi. (willy)
.jpeg)
