|

Bahas Infrastruktur, Presiden Sharing Dengan 16 Media Sumut

Kali Dibaca
Ist
Mediaapakabar.com-Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melakukan pertemuan terbatas dengan 16 pimpinan media online, cetak dan elektronik di Lantai II, Gedung Cambridge, Jalan Letjen S Parman, Kota Medan, Jumat (15/3/2019) malam. Pada agenda itu, bahasan soal infrastruktur Sumatera Utara begitu mendominasi. 

Dari 16 pimpinan media cetak yang telah didata Biro Sekpaspampres itu diantaranya, Harian Analisa, Waspada, Sib, Medan Pos, Realitas,  Sumut 24. Sementara untuk media online, Metro Online, Metro Rakyat, Mediaapakabar.com, LKBN Antara, 

Pimpinan Redaksi Metro Online, Jonson David Sibarani satu dari 16 pimpinan media yang turut diundang dalam pertemuan itu memberikan informasi tentang perlunya perhatian pemerintah terhadap kemacetan arus lalu lintas di kawasan Medan bagian Utara.

Setiap hari Jalan KL Yos Sudarso, khususnya di simpang Jalan Platina Raya, Kelurahan Titipan, Kecamatan Medan Deli, tidak pernah lepas dari kemacetan. Hal itu akibat dari tidak kunjung tuntasnya pelebaran jalan sepanjang 300 meter di lokasi tersebut. 

Sehingga arus dari jalur alternatif Simpang Dobi dan Simpang Jalan Platina Kelurahan Titipapan menumpuk dan menghambat kendaraan yang melalui Jalan KL Yos Sudarso, atau lebih dikenal dengan sebutan Jalan Medan – Belawan.  

Kondisi ini seakan tak pernah mendapat perhatian pemerintah daerah. Sehingga terbiarkan berlarut-larut. Padahal, kemacetan di jalan ini sangat menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar. Sebab, Jalan KL Yos Sudarso merupakan akses utama penghubung berbagai daerah menuju Pelabuhan Belawan, serta penghubung ke PT Kawasan Industri Medan (PT KIM). Sementara bila kemacetan terjadi, bisa berlangsung berjam-jam sepanjang 3 sampai 4 kilometer.  

Pimpinan media yang juga merupakan Mitra Kodam I/Bukit Barisan di bawah pimpinan Kapendam I/BB Kolonel Roy Hansen J Sinaga itu juga memberikan masukan lain untuk mengurai kemacetan tersebut, yaitu dengan memberdayakan lahan tidur yang ada di bawah Jalan Tol Tanjung Mulia yang melintasi Sungai Deli di Jalan KL Yos Sudarso KM 8, Kelurahan Tanjung Muiia Medan.  

Disebutkan Pimred Metro Online ini, sangat bermanfaat bila pemerintah membangun jembatan penyeberangan yang menghubungkan Jalan KL Yos Sudarso dengan Jalan Veteran Helvetia (Jalan Raya Marelan). Katanya, jalan alternatif ini akan sangat membantu mengurai kemacetan di Simpang Titipapan dan Simpang Dobi, bahkan sampai ke Simpang Helvetia-Pulo Brayan.  

Atas masukan tersebut, Jokowi langsung memerintahkan Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko dan seorang staf Kepresidenan yang turut mendampinginya dalam pertemuan itu untuk mencatatkannya. “Terima kasih atas masukannya. Nanti akan saya kirim tim ke sana."  

Kemudian, Jokowi juga mendapat masukan lainnya dari sejumlah pimpinan media lainnya. Seperti Rianto Ahgly alias Anto Genk selaku Pimpinan Umum Sumut 24, dan GM Immanuel Panggabean selaku Pimpinan Harian SIB yang memberi masukan perlunya percepatan pembangunan Jalan Tol ke Parapat dan ke Tanah Karo. Harapannya, infrastruktur ini sangat dibutuhkan untuk mendongkrak kawasan wisata di kedua daerah itu. 

Masih soal infrastruktur, utusan dari LKBN Antara, juga meminta pemerintah agar memperhatikan jalan nasional yang ada di kawasan Tapanuli Bagian Selatan, baik yang berada di lintasan Kabupaten Paluta, Palas dan Tapanuli Selatan. 

“Jangan hanya jalan tol yang dibangun, Pak. Masyarakat juga butuh perhatian khusus untuk Jalan Nasional di sana. Karena Pemerintah Kabupaten mau pun Provinsi selalu beralasan itu adalah jalan nasional, bukan kewenangan mereka. Sehingga jalan di sana tak pernah terawat dengan baik."   

Dalam paparannya, Jokowi juga mengaku mengurungkan niatnya untuk meresmikan tahapan lanjut dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangke. Dia berharap agar manajamen yang diminta untuk mengurusi lebih giat lagi dalam mengundang investor. “Jika sudah banyak kontainer beroperasi di sana, baru saya resmikan lagi."  

Sekaitan itu, Jokowi juga mengaku akan mencari cara untuk menggunting banyaknya regulasi atau peraturan perundang-undangan di Indonesia, terutama yang sifatnya menghambat pertumbuhan investasi di Indonesia.  

“ Berkali-kali sudah saya bilang, jika ada investor mau mendirikan industri yang bisa meningkatkan ekspor, kalau bisa kita pemerintah ini tutup mata saja. Kalau ada perusahaan yang bisa menyerap tenaga kerja yang banyak, muluskan saja. Jangan dipersulit. Negara akan maju bila sedikit peraturan, tapi tentunya dengan tetap memperhatikan norma-norma." 



 (red)

Komentar

Berita Terkini