 |
| Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi memimpin rapat koordinasi Tindak Lanjut Kawasan Pariwisata Danau Toba di ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019). |
Rapat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Edy Rahmayadi, di ruang rapat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (6/2/2019).
Dalam rapat koordinasi tersebut, ada beberapa rencana dan rekomendasi yang dibahas untuk menunjang percepatan pembangunan kawasan wisata danau toba. Salah satunya yang dirancang Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT), yakni merampungkan pilot project bertema ‘nomadic tourism’ pada bulan April 2019 mendatang.
Turut hadir Rapat Koordinasi tersebut mewakili Menteri Pariwisata, mewakili Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu, mewakili Kementerian LHK, mewakili Bank Indonesia, Ketua Tim Percepatan Pembangunan 10 Destinasi Pariwisata Prioritas, Hiramsyah S. Thaib, Bupati Toba Samosir Darwin Siagian, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan IV Wilayah Balige Leonardo Sitorus.
Nomadic Tourism merupakan konsep wisata temporer, baik dari segi akses atau amenitas (fasilitas pendukung). Konsep ini diharapkan mampu menjangkau destinasi wisata alam di Indonesia yang beberapa bagian merupakan kepulauan dengan akses susah dijangkau.
Gubsu Edy Rahmayadi mengapresiasi rencana pembangunan pilot project di zona otorita yang dipresentasikan oleh Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo. Untuk memastikan keberhasilan pilot project tersebut, Gubsu Edy merencanakan pertemuan lanjutan yang lebih intens untuk mengkaji berbagai kemungkinan dan ide yang memperkaya konsep nomadic tourism tersebut.
“Saya ingin mengingatkan agar konsep ini juga mempertimbangan prinsip berkelanjutan. Artinya, kita jangan asal dan yang penting ada yang dibangun, tetapi juga kita pikirkan agar keberadaan konsep ini memberi nilai tambah dan memperkaya variasi wisata di Danau Toba,” ujar Gubsu Edy.
Selain itu, hal penting lainnya yang menurut Gubsu Edy juga perlu untuk segera disiapkan adalah pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal. “Jangan sampai jadi penonton saja mereka itu, tetapi juga ikut menikmati hasil dari keindahan alam Danau Toba. Kedepannya, kita harapkan pekerjanya adalah SDM lokal, jangan dari luar,” katanya.
Sehingga, untuk menunjang SDM yang mumpuni di sektor wisata, Gubsu Edy merencanakan akan melakukan pembahasan lanjutan terkait penambahan sekolah pariwisata melalui SMK. “Porsinya juga kita harapkan kedepannya, SMK 70 persen dan SMA 30 persen,” tuturnya.
Menko Maritim Luhut Binsar sepakat dengan usulan Gubsu Edy. Dirinya menyampaikan bahwa hal tersebut juga telah menjadi perhatian Presiden Jokowi yakni memperbanyak sekolah kejuruan wisata. Selain itu, Luhut juga sepakat agar BPODT mempertimbangkan hal lain yang memberi nilai tambah dan memperkaya variasi wisata di Danau Toba.
Luhut juga menyinggung masalah kebersihan dan kerusakan lingkungan yang diamatinya saat terakhir kali berkunjung ke Danau Toba dalam rangka Rakor Pembahasan Isu Lingkungan di Kawasan Danau Toba, bulan lalu. “Kotoran ternak dan kerambah-kerambah yang merusak kelestarian Danau Toba, saya kira harus ada tindak-tindak administratif pada mereka,” saran Luhut.
Sebelumnya, Direktur Utama BPODT Arie Prasetyo memaparkan hal-hal berkembang dalam upaya percepatan pembangunan kawasan Danau Toba termasuk rencana pembangunan pilot project nomadic tourism.
“Nomadic tourism ini semacam fasilitas akomodasi yang menargetkan generasi milenial. Kita berharap ini bisa menjadi branding dan image yang bagus untuk kawasan Sibisa dan Danau Toba secara keseluruhan. Dikemas ala anak muda, ada karavan area nantinya yakni akomodasi nomadic atau berpindah-pindah, ada ten area, amphiteather seperti panggung tari kecak di Bali, dan lainnya,” jelas Arie.
Pengembangan lahan perintisan atau pilot project nomadic tourism yang akan rampung pada April 2019 mendatang ini diperkirakan akan membutuhkan pendanaan sebesar Rp 1.823.263.200.000 dan akan dilakukan secara bertahap dengan tahap pertama sebesar 30 persen atau sebesar Rp 546.978.960.000 dan tahap kedua Rp 1.276.284.240.000. Item yang akan dibangun, kata Arie, termasuk infrastruktur, fitur lansekap, kantor dan bangunan penunjang fasilitas umum. (*/joel)
.jpeg)
