 |
Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Medan dr. Wijaya Juwarna, SpTHT - KL.Doc:apakaba
|
Hal ini diungkapkannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Ilham Oetama Marsis soal dana talangan sebesar Rp4,9 triliun dari pemerintah untuk menutup defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau BPJS Kesehatan.
Dia menilai dana talangan itu tidak akan menyelesaikan masalah karena hanya solusi jangka pendek.
"Selain itu tenaga kesehatan yang bertugas bisa dipikirkan kesejahteraan (standar kelayakan hidup seperti negara tetangga) sehingga dokter yang berstatus ASN bisa lebih fokus bekerja di rumah sakit. Harapan kita 2019, pemerintah bisa memikirkan itu," kata Wijaya saat ditemui awak mediaapakabar.com di Medan, Jumat (1/2/2019).
Selanjutnya, kata Wijaya, pemerintah harus menyiapkan fasilitas untuk dokter yang bertugas di pelosok.
"Di mana fasilitas haruslah mendukung sistem pelayanan kesehatan, misalnya dokter spesialis kandungan di tempatkan di Puskesmas tapi tidak ada fasilitas USG dan Ruang operasi maka tentunya tidak tepat sasaran," ujarnya.
Seperti sering terjadi, dimana dokter spesialis kandungan ditempatkan di Puskesmas, padahal selama ini telah bekerja di RSUD belasan tahun lamanya.
"Dokter PNS yang bekerja di RSUD hanya mendapatkan gaji sebagai ASN dimana sewajarnya bisa mendapatkan jasa medis karena memberikan pelayanan kesehatan pada pasien," jelasnya.
Untuk tujuan tersebut, lanjutnya, tentunya pemerintah diharapkan dalam kondisi sehat dan peduli kesehatan masyarakat termasuk juga peduli mereka yang berada di sektor kesehatan, seperti dokter, dokter gigi, bidan, perawat, sarjana kesehatan masyarakat, apoteker, dinas kesehatan dan rumah sakit. (abi)
.jpeg)
.jpeg)
