 |
Akibat belum terealisasinya pembayaran utang DBH Pemprovsu ke Pemko Medan berdampak terhambatnya pembangunan di Kota terbesar ke tiga di Indonesia ini, salah satu yang terlihat jelas adalah buruknya manajemen persampahan yang menjadi sorotan dari berbagai pihak saat ini.
Demikian anggota Komisi D DPRD Kota Medan, H.Ilhamsyah kepada wartawan baru-baru ini. Politisi dari partai Golkar Kota Medan ini menambahkan masalah persampahan tidak terlepas dari manajemen keuangan, sehingga jika sudah masuk kedalam manajemen keuangan, tentu Pemko Medan harus mencari sumber dana dan salah satunya DBH yang merupakan salah satu komponen pajak yang menjadi hak pemeritah Kota Medan.
“ Kita minta pemerintah Provinsi Sumatera Utara agar segera merealisasikan pembayaran utang DBH kepada Pemko Medan yang tunggakannya sejak tahun 2017 hingga 2018 lalu sekitar 600 miliar lebih,” ujarnya.
Ini dikatakan Ilhamsyah karena sepengetahuannya, uang DBH sudah dimasukkan kedalam APBD untuk pembangunan.
“ Keterlambatan dalam merealisasikan pembayaran DBH bukan masalah baru, sebab, dari tahun ke tahun persoalan ini selalu muncul, siapapun pemimpinnya,’” terang pemilik kedai Ayah ini.
Untuk itu, Ilhamsyah berharap di Tahun 2019, DBH sebaiknya langsung di transfer ke Pemko Medan dan teknisnya biarlah Pemko Medan yang memikirkan dan jangan lagi melalui Pemprov Sumut. “ Sebab dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemko Medan, Irwan Ritonga mengungkapkan, hingga kini utang Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Pemko Medan sebesar Rp.1,3 triliun belum dibayarkan sampai sekarang.
Adapun rincian alokasi dana bagi hasil tersebut adalah penyaluran kurang bayar 2017 sebesar Rp.165.126.159.437. Penyaluran estimasi kurang bayar 2018 sebesar Rp.434.776.679.220 dan penyalura estimasi 2019 sebesar Rp.741.323.463.976. “ Jika ditotal DBH yang belum dibayarkan tersebut sebesar Rp1.341.226.302.624,” ujar Irwan sembari mengatakan dia yakin utang tersebut akan dibayarkan pihak Pemprovsu tahun ini.
Ditambahkan Irwan lagi, Pemprovsu sudah berkomitmen untuk melunasi tunggakan DBH ke Kabupaten / Kota dengan alokasi Rp.3 triliun. “ Tapi komitmen itu berdampak kepada penyaluran Bantuan Keuangan Provinsi dan rencananya tidak ada tahun ini. Meski begitu, belum tahu berapa tunggakan DBH yang akan dibayarkan Pemprov Sumut, apakah lunas atau tidak, nanti kita lihat lagi hasil evaluasi APBD 2019 di Pemprov Sumut, biasanya mereka beritahu berapa yang mau dibayarkan,” terang Irwan. (ss)
.jpeg)
