 |
| Asrama mahasiswa Papua di Surabaya dikepung polisi, Minggu (2/12/2018) malam. Foto: Kompas.com |
Puluhan personil Brimob memadati depan asrama dengan peralatan lengkap. Petugas Linmas dan Satpol PP juga ikut mengamankan lokasi jalan Kalasan.
Selain aparat, juga terlihat massa ormas Pemuda Pancasila dengan atribut khas yang dikenakan.
Seperti yang dilansir Kompas.com, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Rudi Setiawan terlihat memegang pengeras suara dan meminta sebagian penghuni untuk keluar kecuali penghuni asli asrama.
Di depan asrama sudah disediakan 2 bus untuk mengangkut tamu asrama tersebut.
Atas permintaan polisi, satu demi satu tamu asrama Papua tersebut meninggalkan asrama. Sebagian menaiki bus dan sebagian menaiki motor. Nampak seorang tamu ada yang menggendong bayi dengan menaiki motor.
Ada 50 orang yang dipulangkan ke Malang dengan bus melalui Terminal Bungurasi, 50 orang ke berbagai daerah di Jawa Timur, dan 80 orang dari Surabaya sendiri. Sementara penghuni asli asrama hanya berjumlah 13 orang.
Kombes Rudi Setiawan tidak menjelaskan detil pemulangan tamu-tamu asrama tersebut. "Ini demi keamanan dan kondusifitas Surabaya," katanya.
Sekretaris Pemuda Pancasila Surabaya, Baso Juherman mengatakan, massa Pemuda Pancasila sudah sejak Sabtu (1/12/2018) mengawal gerak-gerik 100 lebih warga Papua yang berkumpul di asrama tersebut.
"Kemarin (Sabtu, 1 Desember 2018) mereka menggelar aksi peringatan Papua Merdeka. Kami tidak ingin ada aksi separatisme di Surabaya. Kami ingin Surabaya kondusif," jelasnya.
Usai menggelar aksi pada Sabtu kemarin, sebanyak 233 mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua sempat diamankan di Mapolrestabes Surabaya.
Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Frans Barung Mangera mengatakan, diamankannya ratusan mahasiswa tersebut untuk menghindari bentrok dengan ormas yang ikut menggelar aksi kemarin.
Dihubungi secara terpisah, Komisi Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Surabaya, menyebut ada intimidasi terhadap kelompok mahasiswa Papua di Surabaya dalam aksi peringatan 57 Tahun Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat.
"Ada laporan penyerangan dan pembubaran paksa terhadap kegiatan mahasiswa Papua di Surabaya," kata Fatkhul Khoir, Koordinator KontraS Surabaya.
Kata dia, aksi menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak kebabasan berpendapat dan berekspresi, yang merupakan hak konstitusional setiap warga negara.
"Tanpa terkecuali mahasiswa Papua, yang wajib dilindungi oleh negara khusunya kepolisian," terangnya. (AS)
.jpeg)
