 |
| foto: Int |
Hal itu dialami warga miskin di Kota Medan yakni, warga Jalan Karya Bakti, Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, dia merasa kesal saat mengambil uang bansos per-tiga bulan tersebut. Padahal, uang itu akan digunakan untuk biaya pendidikan 4 anaknya.
"Niat pemerintah untuk membantu kami, tetapi kenyataannya berbeda. Kemana saya harus mengadu apa harus ke Presiden langsung, karena uang bansos untuk kami disunat?," tanya Wak Mijan (54) ketika ditemui wartawan pada Minggu (11/11/2018).
Menurut dia, uang bantuan untuk dirinya disunat dan hanya menerima sebesar Rp 260 ribu. Apalagi pemotongan ini tidak ia ketahui sebelumnya.
"Udah buruk sangka saya sama agen BRILink yang mengatakan dalam KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) saya cuma Rp 260 ribu. Kiranya, penerima lain juga sama. Kami heran, kalau memang dipotong, kok, sampai banyak kali potongannya?," ulangnya.
Penerima PKH lain, Dedy, ia mendapat penjelasan simpang siur perihal pemotongan ini. Di antaranya, ada yang menyebut dana dipotong untuk bantuan bencana di Palu. Ada juga yang mengaitkan dengan pengadaan infrastruktur di wilayah timur Indonesia.
"Makin banyak didengar makin bingung kita, mana yang benar," ujarnya.
Sama seperti Lina, warga Jalan Sentosa Lama, setiap tiga bulan menerima Rp 500 ribu. Namun sudah dua periode ini (enam bulan), bantuan ini tidak lagi diterima.
"Biasanya lewat rekening sekarang gak ada lagi. Tiap mau ambil uang selalu kosong saldonya. Saya terkejut waktu tahu kok, bisa ada transfer ke tempat lain, padahal saya gak pernah transfer ke siapapun," akunya.
Pengakuan senada, Mbah Murni (70), warga Jalan Keris. Raut wajah kesal tampak jelas dibalut kulit keriputnya. .
" Saya mengantre dari siang sampai sore, pas menggesek kartu, dibilang gak ada uangnya. Saya heran kenapa bisa begitu. Ini sudah yang kesekian kalinya. Kartu saya ini cuma satu kali bisa digesek,: kesalnya,
Pada bagian lain, Kepala Dinas Sosial, Kota Medan, Endar Sutan Lubis, mengatakan pihaknya tidak bisa monitor aliran dana karena hal ini merupakan wewenang kementerian dan disalurkan ke BRI.
" Memang sulit mengurutkan letak persoalannya. Kalau datang ke kantor bisa kami membuatkan surat ke menteri. Masalah kartu kosong ini bukan sedikit. Bukan satu atau dua orang. Di catatan kami ada 3000 orang," sebutnya.
Ia mengaku, soal itu sudah enam bulan lalu disampaikan ke pusat. Berikut daftar nama masyarakat yang tidak menerima bantuan. Namun hingga saat ini belum ada penyelesaian. (dani)
.jpeg)
.jpeg)
