Rapat Gabungan Komisi Dewan Dengan Pemkab Humbahas Tertutup

| Selasa, 27 November 2018 | 17.10 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:
foto: apakabar/gam
Mediaapakabar.com-Rapat gabungan komisi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan bersama pemerintah setempat, sekaitan Ranperda APBD Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019 menuai kecewa. 

Pasalnya, saat dimulai rapat wartawan yang hendak meliput usai mengabadikan gambar, pintu ruangan rapat langsung ditutup pada Selasa (27/11/2018) diruang rapat kerja Sekretaris Dewan kantor DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan Jalan Tano Tubu Dolok Sanggul.

Dari amatan, pasca lanjutan penyampaian nota pengantar Ranperda APBD Humbang Hasundutan tahun anggaran 2019, pemandangan umum fraksi hingga nota jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi, kemarin. membuat kecewa insan pers.

Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD I Jimmy Togu Purba, dihadiri Ketua DPRD Manaek Hutasoit, Wakil Ketua DPRD II Marsono Simamora, Sekdakab Tonny Sihombing, saat wartawan mengabadikan gambar, pintu ruangan rapat, langsung ditutup oleh pegawai Sekwan.

" Apa yang dirahasiakan disini, apa ini tak perlu diketahui rakyat," keluh Boyde salah seorang wartawan media online.


Boy, merasa tertutupnya rapat itu, menduga ada lobi-lobi pokok pikiran dewan yang selama ini tidak masuk di agenda program pemerintah.

Sementara, Wakil Ketua DPRD I Jimmy Togu Purba yang hendak dikonfirmasi via sms sekaitan ditutupnya pintu ruangan rapat, hingga berita ini diturunkan enggan menjawab.

Demikian juga, salah seorang anggota komisi Moratua Gajah. Hingga berita ini diturunkan, politisi dari Partai Gerindra ini ogah menjawab.

Bresman Sianturi dari Politisi Partai Demokrat, enggan menjawab. " Saya baru datang, saya nggak tahu. Mungkin itu permintaan peserta rapat," kilahnya sembari berlalu menuju ruang rapat.

Terpisah, tampak dari rapat gabungan komisi itu, setiap OPD dilakukan bergilir untuk menjelaskan program kerjanya untuk tahun anggaran 2019, usai dilakukan rapat bersama. 


Baru satu OPD, yang selesai melakukan penjelasan dan diterima program kerjanya, ada kabarnya anggaran dicoret, yakni pengadaan APK senilai Rp 12 juta.  (gam)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI