 |
| Ilustrasi Lion Air. Foto: CNBC |
"Pengawasan ke mereka lemah, faktanya ada berbagai pelanggaran yang terjadi tapi tak ada perubahan jelas," ucap Tulus seperti yang dilansir Tempo, Senin 5 November 2018.
Dalam konteks kosumen penerbangan, kata Tulus, YLKI mendapatkan keluhan terbanyak dari penumpang Lion selama tujuh tahun terakhir. Meski tak merincikan jumlah aduan, dia menilai respons pemerintah maupun manajemen Lion masih minim.
"Ini ancaman serius ke penerbangan nasional, bisa menjadi negatif di mata The Federal Aviation Administration (FAA)," katanya.
Kementerian Perhubungan masih mengaudit manajemen dan armada Lion bersamaan seiring berjalannya investigasi penyebab jatuhnya pesawat beregistrasi PK-LQP di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, sepekan lalu. Pergerakan pesawat yang mengangkut 181 penumpang dan 7 awak itu sempat tak normal, beberapa saat usai lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten.
Manajemen Lion Air pun menuruti instruksi pemerintah untuk mencopot Direktur Teknik di perseroan, Muhammad Asif, hingga waktu yang belum ditentukan. Selebihnya, kementerian hanya menggelar ramp check alias uji kelaikan secara acak terhadap 40 persen armada Lion, termasuk jenis Boeing 737 Max 8 yang baru celaka.
Tulus menilai pemerintah masih mengistimewakan Lion, dalam hal ekspansi rute dan pesawat. Padahal, dia menilai, belum ada peningkatan kapasitas manusia yang sesuai untuk kegiatan tersebut. "Mereka dibiarkan menambah rute terus. Kalau resource tak cukup, salah satu efeknya adalah delay, dan malah dibiarkan terbiasa," ujar Tulus.
Pengamat penerbangan, Gerry Soejatman, mengatakan Lion sudah menguasai 50 persen pangsa pasar domestik. Hal itu dipicu oleh banyaknya pilihan jadwal penerbangan di maskapai berlambang singa. "Itu faktor utama yang dicari penumpang, apalagi saat ini tujuan penerbangan Lion pun banyak," kata dia.
Para operator bandara pun tak menampik dominasi penerbangan Lion. Vice President Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (persero), Handy Heryudhitiawan, mengatakan volume penumpang tiga maskapai Lion Air Group di 13 bandara yang dikelola perseroan mencapai 60 persen.
Persentasenya pun lebih dari 30 persen di 15 bandara yang dikelola Angkasa Pura II (persero). "Kalau digabung dengan Garuda Indonesia, sekitar 70 persen," kata Public Relation Manager AP II, Yado Yarismano kepada Tempo.
Pengamat lainnya, Chappy Hakim, menilai masyarakat sangat menunggu keputusan pemerintah atas Lion. "Ada maskapai yang jual tiket murah tapi dapat banyak complaint, ditambah ada kecelakaan pesawatnya yang super modern, berarti ada yang salah," tutur Chappy. "Kesalahan apa mari kita cari, ditunggu investigasi itu."
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi memastikan lembaganya tak segan menindak maskapai, bila terbukti lalai. Spesial audit dari regulator, kata dia, mencakup pemeriksaan prosedur perawatan pesawat dan kecakapan awak. “Tidak ada istilah anak emas,” kata dia.
Adapun Corporate Communications Lion Air Group, Ramaditya Handoko, mengklaim kegiatan perusahaannya tak terusik oleh audit. "Arus pemesanan tiket juga masih stabil, kami jalankan pelayanan seperti biasanya," ucap Rama, kemarin. (AS)
