DPD FSPTI Dan KSPSI Sumut Sosialisasi Sadar Hukum

| Jumat, 09 November 2018 | 14.25 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:
foto: apakabar/persada 
Mediaapakabar.com-Ketua DPD FSPTI dan KSPSI Sumut melaksanakan sosialisasi sadar hukum bagi para anggota di Sekretariat Jalan Lembaga Pemasyarakatan No 111, Kecamatan Sunggal, Deliserdang pada Kamis (8/11/2018).

“ Kami melihat Bapak Kapolrestabes Medan belakangan ini begtiu gencarnya menyambangi kelompok-kelompok masyarakat. Bahkan subuh hari pun, beliau aktif memberikan tausiah dan sholat subuh berjamaah di masjid-masjid yang ada di Kota Medan. Tukang becak pun ditemui. Ini gaya pemimpin yang patut kita panuti,” kata Samuel.

Tak ubahnya dengan Kapolrestabes Medan, pihaknya juga memperhatikan kinerja Kapolres Deliserdang, AKBP Eddy Suryantha Tarigan. Tak tanggung-tanggung, pejabat yang satu ini menggundang ribuan tukang becak yang ada di Kabupaten Deliserdang hanya untuk bersosialiasi.

“Begitu juga dengan Bapak Kapolres Deliserdang. Meski baru satu tahun beliau memimpin, tapi sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukannya menyentuh langsung masyarakat. Yang paling heboh kami ingat, beliau sampai menyawer abang-abang tukang becak baru-baru ini,” sebut Samuel.
Sekaitan hal itu, salah satu realisasi untuk mendukung kinerja Kapolrestabes Medan dan Kapolres Deliserdang ini, memberikan sosialisasi sadar hukum kepada anggota DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Deliserdang.  

Bertransformasi sebagai Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam payung hukum Pimpinan Unit Kerja (PUK) sebagaimana ketentuan UU No 21/2000.  

" Merupakan dasar bagi serikat pekerja/buruh dalam melaksanakan kegiatannya di lapangan. Tujuannya supaya anggota taat hukum, tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku,” ujar Direktur LBH, Daniel Simbolon.  

Daniel menyebut, setiap anggota DPC F.SPTI-K.SPSI Kabupaten Deliserdang wajib untuk tidak ikut-ikutan dalam menyebarkan berita-berita Hoax. 

“Khusus terkait Pemilu Damai, kita arahkan semua anggota untuk tidak ikut-ikutan dalam melakukan politisasi SARA, termasuk jangan mau terlibat money politik,” pungkasnya.  (persada)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI