|

Dewan Belum Sahkan Perda BPD

Kali Dibaca
foto: rianto g 
Mediaapakabar.com-Terkait tidak adanya Perda Kabupaten Karo tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Negaraonline menemui Anggota DPRD dari Fraksi PAN M Rapi Ginting yang juga  Ketua Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Karo.  

Kepala BPMPD Kabupaten Karo Abel Tarwai Tarigan, saat dikonfirmasi awak media melalui nomor seluler, dengan ditetapkannya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka Pemerintah Daerah harus segera menyusun Perda atau Perbup mempedomani UU tersebut, Jumat (9/11/2018). 

Termasuk Perda tentang BPD, saat ini masih dalam tahap pembahasan bersama DPRD dan belum ditetapkan. Nantinya sebagai dasar kita dalam penetapan organisasi dan pengisian jabatan BPD, 

" Dengan kata lain kita harus menunggu Perda ditetapkan," kata Abel. 

Saat ditemui, pada acara tabur bunga hari Pahlawan di makam pahlawan Kaban Jahe, M Rapi Ginting menjelaskan dan mengakui kebenaran belum adanya Perda terkait BPD.  

Selanjutnya Rapi mengatakan pembahasan rancangan Perda itu sebenarnya sudah tinggal sekali pertemuan lagi dan saat ini sudah selesai 98%. 

" Kesalahan terkait lambannya proses pengesahan dan belum selesainya pembahasan dan penetapan Perda tersebut benar ada pada kami (DPRD) Karo.  Tapi itu bersamaan jadwal kegiatan pembahasan P APBD dan KAUPPS, serta karena ada pembahasan untuk 15 perda lainnya," jelasnya. 

Menurutnya, selain terburu waktu rapat  pembahasan Perda itu dilakukan bukan per tiga tahun, melainkan di setiap tahun. 

" Wajar wajar saja DPRD Karo didesak untuk segera mensahkan Perda tersebut, memang kami yang salah lambat mengesahkan Perda, saya juga sudah sampaikan kepada Pimpinan DPRD," pungkasnya.  (rianto g) 
Komentar

Berita Terkini