 |
| Pengurus dan kader PKS di Binjai keluar secara berjamaah dari partai PKS. Foto: Tribun Medan |
Setidaknya sudah 7 DPD yang pengurusnya ramai-ramai mundur, kecewa dengan kebijakan DPP, yakni Tapsel, Tebing Tinggi, Binjai, Langkat, Labuhanbatu, Labusel dan Tanjungbalai.
Menanggapi mundurnya para pengurus DPD itu, Ketua DPW PKS Sumut Harianto menegaskan akan ada sanksi partai kepada kader yang menyatakan mundur dari kepengurusan. Ia pun menyatakan hanya sedikit pengurus yang mundur.
"Insya Allah yang mundur hanya sedikit saja. Sedangkan yang istiqomah jauh lebih banyak. Kalau yang menyatakan keluar dari PKS dengan sendirinya mereka menjadi di luar. Tapi kalau hanya mundur dari jabatan, tidak keluar akan disikapi dengan mekanisme organisasi partai," ujar Harianto saat dikonfirmasi, seperti yang dilaporkan Medanbisnisdaily, Senin (22/10/2018).
Dia menegaskan, setiap pelanggaran diproses secara tarbawi melalui bidang kaderisasi atau dewan syariah atau badan penegak disiplin organisasi. Sesuai dengan pelanggarannya dan dilakukan pendekatan persuasif terlebih dahulu melalui jalur tarbawi.
Dia mengaku baru kembali dari Simalungun untuk agenda konsilidasi guna memperkuat kekuatan di lapangan.
DPP PKS merombak total pengurus DPW PKS Sumut. M Hafez dicopot sebagai Ketua DPW PKS Sumut dan digantikan kepada Hariyanto, yang sebelumnya menjabat Ketua DPD PKS Deli Serdang. Untuk jabatan Sekretaris DPW PKS Sumut diberikan kepada Ivantra Padang. Dia menggantikan posisi Abdul Rahim Siregar. Sedangkan bendahara dipercayakan kepada Erwan Nafil.
Ketua DPP PKS Wilda Sumut, Tifatul Sembiring langsung melantik pengurus DPW PKS Sumut sisa periode 2015-2020 d Hotel Madani, Medan, Rabu (17 Oktober 2018. Usai dicopot, Hafez mengatakan Keputusan DPP yang melakukan perombakan kepengurusan berdampak besar karena banyak pengurus Wilayah dan pimpinan DPD PKS kabupaten/kota menyatakan mundur. "Ratusan kader inti PKS keluar dari keanggotaan partai," ujarnya.
Ucapan Hafez itu pun terbukti. Pasca pelantikan pengurus baru DPW PKS Sumut, pengurus sejumlah DPD ramai-ramai mundur.
"Saya dan jajaran pengurus menyatakan mundur sebagai bentuk protes terhadap kebijakan DPP yang semena-mena dan tidak mementingkan nasib daerah jelang Pemilu. Hal ini juga sangat bertentangan dengan sistem yang biasa dibangun di internal PKS," kata Edy ketika dikonfirmasi, Jumat (19/10/2018).
Dia menyebut pengunduran dirinya juga diikuti pengurus lainnya, baik di DPD dan DPC, seperti Ketua Bidang Pemilu dan Pilkada, Murda Ningrat dan Ketua Bidang Perempuan dan Ketahanan Keluarga, Hj Ikhwani Batubara.
"Perombakan pengurus DPW PKS seperti operasi bersih-bersih terhadap kelompok tertentu yang belum pasti itu benar, karena tidak dilakukan mekanisme organisasi dalam proses pergantian tersebut," sebutnya.
Ketua DPD PKS Kota Tebing Tinggi, Wan Syawal juga menyusul menyatakan mundur. Ia menilai keputusan DPP PKS yang melakukan perombakan kepengurusan bukan ingin menyelesaikan masalah, namun malah membuat persoalan semakin meruncing.
"Sedang ada masalah di internal PKS secara nasional, hingga pada akhirnya melakukan upaya bersih-bersih," ujarnya melalui keterangan tertulis, Jumat (19/10/2018).
Wan Syawal menyebut kebijakan DPP PKS yang melakukan pembelahan kader menjadi OSAN dan OSIN adalah wujud dari kecurigaan yang tidak berdasar.
"Sikap pengkotakan itu malah menimbulkan kecurigaan bahkan saling hujat dan fitnah diantara sesama kader," jelasnya. (AS)
.jpeg)
