 |
| Honorer RSUD Pirngadi Medadn berunjuk rasa di Balai Kota Pemko Medan. Foto: Tribun Medan |
Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution menyebut operasional RSUD dr Pirngadi Medan sangat tergantung kepada klaim atau tagihan dari BPJS Kesehatan.
Sehingga, ketika pembayaran BPJS tersendat, maka operasional akan terganggu.
"Pembayaran gaji mereka (honorer) Pirngadi tergantung BPJS. Jadi belum bisa dipastikan pembayarannya," kata Akhyar, di Medan, Selasa (9/10/2018).
Meski begitu, politikus PDIP itu berharap agar BPJS Kesehatan mau segera melunasi seluruh tunggakan ke RSUD dr Pirngadi Medan.
"Kalau BPJS bayar besok, maka hari itu juga dibayarkan gaji honorernya," ucapnya seperti yang dilansir Medanbisnisdaily.com.
Seperti diketahui, puluhan tenaga honorer RSUD dr Pirngadi Medan mendatangi Balai Kota Medan, Kamis (4/10/2018). Mereka hendak menemui Wali Kota Medan, Dzulmi Eldin untuk mempertanyakan pembayaran gaji yang tertunggak selama 4 bulan. Sayangnya, setelah menunggu lama, para honorer hanya diterima oleh Asisten Pemerintahan, Musaddad.
Sofyan salah satu honorer yang melakukan unjukrasa bahkan mengancam membawa atau melaporkan kejadian ini ke Komnas HAM.
"Kami tunggu sampai 3 hari kedepan, kalau tidak ada kepastian juga, masalah ini mau kami bawa ke Komnas HAM," kata Sofyan, salah seorang pegawai honorer byang melakukan unjukrasa di depan Balai Kota Medan, Kamis (4/10/2018).
Menurut pria yang bekerja sebagai perawat itu 4 bulan gaji pegawai honorer tidak dibayarkan. "Gaji ini kan urusan hak asasi manusia, makanya kami akan lapor ke Komnas HAM kalau tidak ada kejelasan," tegasnya. (AS)
Disebutkannya, total pegawai honorer di RSUD dr Pirngadi mencapai 650 orang. Namun, tidak semua yang mau ikut melakukan aksi. (AS)
.jpeg)
.jpeg)
