 |
| foto: apakabar/nor |
Menteri Pariwasata (Menpar) Arief Yahya, industri pariwisata sangat rentan bencana. Apabila tidak dikelola dengan baik dampaknya mempengaruhi ekosistem pariwisata dan pencapaian target kinerja.
Negara dapat dijadikan benchmark adalah Thailand dan Jepang. Pers Thailand kini menyadari pentingnya membatasi dramatisasi dan amplifikasi keadaan bencana atau kerusuhan.
" Thai Journalist Association mengambil inisiatif untuk membangun kesadaran bersama tentang jurnalisme yang ramah pariwisata atau jurnalisme yang berperspektif pariwisata tanpa meninggalkan idealism pers," ujarnya..
Menpar Arief juga mengatakan saat Jepang gempa bumi dan tsunami, media di Jepang dengan kesadaran sendiri mengurangi pemberitaan yang berorientasi pada dramatisasi korban dan eksposure kerusakan pasca bencana.
Media Jepang mengekspos bagaimana masyarakat Jepang bahu-membahu mengatasi masalahnya sendiri. Gambar-gambar tentang doa bersama, gotong-royong dalam menangani keadaan pasca bencana lebih menonjol.
Terkait rencana mitigasi bencana, Menpar Arief Yahya mengaku telah menganggarkan dana khusus untuk kebencanaan.
Dana yang dialokasikan sebesar Rp 100 miliar dalam anggaran pendapatan belanja negara (APBN) 2018 dan telah dianggarkan kembali dalam RAPBN 2019.
Kemenpar sendiri sudah mempunyai Tim Crisis Center (TCC) bertugas melakukan manajemen krisis kepariwisataan. Kepala Biro Komunikasi Publik Kemenpar Guntur Sakti selaku Ketua.
Sedangkan cara kerja TCC dibagi menjadi tiga tahap, yaitu pertama tahap tanggap darurat, kedua tahap rehabilitasi, dan ketiga tahap normalisasi.
“FGD ini bakal digelar di empat tempat. Diharapkan dengan hadirnya ahli-ahli ini bisa merumuskan suatu pedoman pemberitaan terhadap bencana. Kalau terjadi bencana dan media tidak ter-manage dengan baik, impactnya sangat buruk,” kata Guntur Sakti.
Dalam FGD Pencanangan Gerakan Jurnalisme Ramah Pariwisata hadir pula Kepala Pusat Data, Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho.
Tampil sebagai salah satu pembicara, Sutopo mengatakan sudah hafal dengan serangan berita bohong atau hoax yang biasanya muncul pasca terjadinya bencana.
Sutopo mengakui, selama ini Kementerian Pariwisata belum berkoordinasi dengan BNPB terkait dengan rencana mitigasi di destinasi prioritas.
" Kami juga baru tahu kalau ada 10 Bali Baru," ujar Sutopo seraya mengatakan pihaknya sudah mensosialisasikan langkah-langkah prabencana di daerah yang dimaksud. (nor)
.jpeg)
