Atasi Soal Kependudukan, BKKBN Harus Punya Legitimasi Dunia

| Kamis, 18 Oktober 2018 | 12.36 WIB
Kali Dibaca

Bagikan:
foto: apakabar/Ist
Mediaapakabar.com-Mengatasi persoalan kependudukan dan pembangunan yang efektif  harus berdasarkan hasil analisis atas data yang termutakhir, relevan, akurat, valid dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Laporan Situasi Kependudukan Dunia – State of World Population (SWOP) Report 2018 yang dikembangkan UNFPA berjudul “The Power of Choice: Reproductive Rights and the Demographic Transition” (Kekuatan Pilihan: Hak Reproduksi dan Transisi Demografi) menjadi salah satu referensi untuk kemajuan, pencapaian dan tantangan masalah terkait kependudukan serta meningkatkan komitmen pemerintah stakeholder khususnya di Indonesia. 

“ Laporan ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi kita, Indonesia, terutama BKKBN bagaimana kita melaksanakan program KB, sehingga program yang kita jalankan tidak hanya mendapatkan legitimasi dari dunia internasional namun juga berdasarkan mandat dari negara serta legitimasi dari masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan," ujar Sekretaris Utama BKKBN, H. Nofrijal, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, pada Rabu 17 Oktober 2018.  

Sekretaris Utama BKKBN mengutip ‘Regional Development in the Era Demographic Changes: The Case of Indonesia’ oleh Sri Mortiningsih Adioetomo, pemetaan situasi transisi demografi berdasarkan provinsi di Indonesia yakni, 1. Provinsi dengan transisi demografi lanjut (Bonus demografi selesai) Rasio Ketergantungan 40-45%, DKI Jakarta, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Bali dan Sulawesi Utara. 2. Provinsi transisi sedang berjalan, dependency ratios 46-49%, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Jawa Barat, Bengkulu, Kepulauan Babel, Banten, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, dan Gorontal.  

Sementara provinsi pra transisi demografi, dengan dependency ratios 50-59%, Riau, NTB, Sumatera Utara, Lampung, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Maluku Utara, Sumatera Selatan, yakKalimantan Barat, Aceh dan Sulawesi Barat.  

3. Provinsi yang belum menunjukkan tanda-tanda menuju bonus demografi, yaitu provinsi dengan dependency ratios 60-69%, Sulawesi tengah, Maluku, Sulawesi Tenggara, NTT, Papua Barat, Papua dan Kalimantan Utara.  

Berdasar data hasil SDKI 2017, TFR Indonesia mengalami penurunan sebanyak 0,2 poin, dari 2,6 per wanita usia subur pada SDKI Tahun 2012 menjadi 2,4 per wanita usia subur pada SDKI pada 2017. 

Data dalam SDKI 2017 memperlihatkan kemajuan yang dicapai program keluarga berencana (KB) dalam 5 tahun terakhir dan kontribusinya terhadap situasi transisi demografi di Indonesia yang telah dijabarkan di atas.  

Sedangkan sebagian besar negara sub-Sahara Afrika dan setengah lusin negara lainnya memiliki tingkat fertilitas total lebih dari empat kelahiran per perempuan. 

Biasanya negara ini adalah negara miskin dengan akses terbatas terhadap perawatan kesehatan dan pendidikan, dengan diskriminasi gender yang kuat dan membatasi otonomi perempuan.  

Beberapa negara telah mengalami penurunan fertilitas pada 1960-an, atau dalam beberapa kasus baru terjadi pada 1980-an dan masih berlanjut hingga saat ini. 

Beberapa negara telah memiliki fertilitas rendah untuk waktu yang lama. Mereka terutama negara yang lebih maju di Asia, Eropa dan Amerika Utara. 

Mereka cenderung memiliki tingkat pendidikan dan pendapatan yang lebih tinggi dan telah melangkah lebih jauh dalam mewujudkan hak-hak perempuan. Hak reproduksi dasar dan hal lainnya sebagian besar telah terpenuhi.  

Peserta berjumlah 200 orang terdiri dari para pejabat kementerian dan lembaga, pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Madya BKKBN Pusat, mitra kerja, NGO, Koalisi Kependudukan dan Ikatan Pengamat Demografi. (nor)
Bagikan:
KOMENTAR
TERKINI